KONTAN.CO.ID - LONDON. Keir Starmer pada Senin (22/6/2026) mengumumkan rencananya untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris, sekaligus membuka jalan bagi proses pergantian kepemimpinan Partai Buruh yang ditargetkan selesai paling lambat pada September mendatang. Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika politik Inggris yang dalam satu dekade terakhir telah mengalami pergantian pemimpin berulang kali, di tengah tekanan ekonomi dan ketidakstabilan politik yang terus berlangsung.
Starmer Akan Mundur dan Serahkan Transisi Kekuasaan
Dalam pidato emosional di Downing Street, Starmer menyampaikan bahwa ia akan memastikan proses transisi berjalan tertib guna menghindari instabilitas politik lebih lanjut.
Ia juga mengakui bahwa dirinya tidak lagi menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Partai Buruh menuju pemilu nasional yang dijadwalkan pada 2029. Proses pencalonan pemimpin baru akan dimulai pada 9 Juli, ditutup pada pertengahan Juli, dan jika terjadi kontestasi internal, pemimpin baru Partai Buruh diperkirakan akan ditetapkan pada September.
Baca Juga: Bursa Saham Inggris Anjlok Usai PM Keir Starmer Umumkan Rencana Pengunduran Diri Starmer juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan aspirasi dari anggota parlemen Partai Buruh yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya. "Pertanyaan yang kini diajukan partai saya adalah apakah saya masih merupakan sosok terbaik untuk memimpin kami menuju pemilihan umum berikutnya. Saya telah mendengar jawaban dari anggota parlemen partai saya atas pertanyaan itu dan saya menerima jawaban tersebut dengan lapang dada," ujarnya.
Masa Jabatan Singkat dan Tekanan Politik yang Meningkat
Dalam dua tahun masa jabatannya, Starmer menghadapi penurunan popularitas yang signifikan. Ia juga dikritik karena dianggap kurang komunikatif dan gagal mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tekanan terhadap kepemimpinannya meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah kemenangan Andy Burnham dalam pemilihan parlemen yang kembali membawanya ke Westminster. Burnham dinilai sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Starmer berkat kemampuan komunikasi politiknya yang kuat. Situasi ini membuat internal Partai Buruh semakin terdorong untuk mempertimbangkan perubahan kepemimpinan demi mengembalikan elektabilitas partai.
Inggris Bersiap Hadapi Periode Ketidakpastian Politik Baru
Pergantian ini berpotensi menjadikan Inggris memiliki perdana menteri ketujuh sejak referendum Brexit 10 tahun lalu. Tingginya tingkat pergantian kepemimpinan tersebut mencerminkan tantangan politik jangka panjang yang dihadapi negara tersebut, mulai dari tekanan ekonomi hingga isu imigrasi dan layanan publik. Kondisi ini juga diperburuk oleh meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap stagnasi standar hidup dan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Harga Minyak Turun Usai Kabar Kesepakatan AS–Iran Longgarkan Kekhawatiran Pasokan Respons Pasar: Pound dan Obligasi Tetap Stabil
Meski pengumuman ini mengejutkan secara politik, pasar keuangan relatif tenang. Nilai tukar pound sterling serta obligasi pemerintah Inggris tidak mengalami perubahan signifikan karena investor telah memperkirakan kemungkinan perubahan kepemimpinan. Namun demikian, para analis menilai bahwa proses transisi tetap menyimpan risiko, terutama jika kontestasi kepemimpinan Partai Buruh berlangsung sengit dan memecah belah internal partai.
Tantangan Pemimpin Baru: Ekonomi dan Kepercayaan Pasar
Calon pengganti Starmer nantinya akan menghadapi tantangan besar, termasuk menjaga kepercayaan pasar keuangan dan mengendalikan defisit fiskal. Inggris saat ini memiliki tingkat biaya pinjaman tertinggi di antara negara-negara G7, dipicu oleh utang publik yang tinggi, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta tekanan belanja negara di sektor pertahanan dan layanan publik. Meskipun Andy Burnham dipandang sebagai kandidat terdepan, ia belum merinci secara jelas kebijakan ekonomi, luar negeri, maupun pertahanan yang akan diusungnya. Investor juga masih terpecah mengenai arah kebijakan Burnham, terutama terkait komitmen terhadap disiplin fiskal dan hubungan dengan pasar obligasi.
