KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Total investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Juni 2024 baru mencapai Rp 51,35 triliun, kurang dari target yang ditetapkan yaitu Rp 100 triliun sampai akhir tahun ini. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku saat ini tengah menyusun strategi percepatan investasi di IKN, salah satunya melalui pembebasan lahan bermasalah. 

"Makanya itu saya ingin mempercepat itu (investasi). Saya kira ya kita kerjakan saja cepatnya, terutama basicnya tadi itu, status tanah itu," ujar Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi V di Gedung DPR, Kamis (6/6). 

Pihaknya bilang saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembebasan lahan di IKN yang masih bermasalah. Hal ini juga sudah didiskusikan bersama Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni. 

Baca Juga: PLN Siapkan Jaringan Listrik Terintegrasi Teknologi Digital di IKN

Setidaknya ada dua hal yang akan disiapkan dalam perpres ini. Pertama, pengadaan lahan seluas 2.086 hektar melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

Kedua, Perpres untuk memberikan kepastian status kepemilikan tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) Murni, dari sebelumnya HGB diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Perpres ini dibutuhkan bukan hanya untuk warga tapi juga menarik investasi di IKN. 

"Jadi ini kita akan selesaikan dulu menjadi HGB Murni sehingga orang lebih bisa punya kepastian hukum untuk bisa berinvestasi,” imbuhnya.

Basuki menegaskan, upaya yang ia lakukan ini adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Kepala Otorita IKN Bamabng Susanto yang telah mengundurkan diri pada Senin lalu.

Menurutnya ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan, guna mempercepat pembangunan di IKN.

"Jadi yang saya kerjakan ini tinggal meneruskan apa yang sudah dikerjakan, tidak ada niatan lain," jelas Basuki. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari