KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat pengembangan vaksin malaria dan obat herbal untuk mendorong kemandirian obat dalam negeri. 

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan Prabowo secara langsung meminta proses riset vaksin dipercepat agar Indonesia bisa segera mengembangkan vaksin secara mandiri.

“Pak Presiden minta agar proses riset terkait dengan vaksin ini dipercepat. Kita berharap dengan dukungan dari Bapak Presiden, ini bisa kita percepat tiga tahun lebih cepat dari seharusnya,” ujar Arif di Istana Kepresidenan, Selasa (27/10/2026). 

Baca Juga: BRIN Manfaatkan Limbah Sawit Untuk Diubah Jadi Biogas, Potensi Listrik 3,9 Gigawatt

Arif menyebutkan, BRIN saat ini memiliki empat kandidat vaksin malaria. Sementara itu, secara keseluruhan terdapat sekitar lima hingga enam kandidat vaksin malaria yang sedang dikembangkan di Indonesia melalui riset berbagai pihak.

Menurut Arif, pengembangan vaksin malaria penting untuk menjawab kebutuhan vaksin yang sesuai dengan karakteristik parasit di Indonesia. Salah satunya adalah Plasmodium vivax, yang menurut dia belum memiliki vaksin yang tersedia.

“Jadi kalau kita bisa produksi di Indonesia, ini bisa menjadi salah satu kontribusi Indonesia untuk dunia,” katanya.

Dalam pengembangan vaksin tersebut, BRIN berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma. Dukungan pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses riset hingga menuju produksi vaksin.

Selain vaksin malaria, Prabowo juga meminta penguatan kemandirian obat melalui pengembangan obat herbal. Arif bilang, BRIN saat ini memiliki 19 kandidat obat herbal yang sedang diarahkan untuk mencapai status fitofarmaka.

Baca Juga: Pukulan Ganda dari Harga Minyak dan Rupiah Menambah Beban APBN dan Menekan Ekonomi

Fitofarmaka merupakan obat berbahan alam yang telah melalui pembuktian ilmiah, termasuk uji klinis, untuk memastikan khasiat dan keamanannya. Adapun sejumlah kandidat obat herbal yang dikembangkan BRIN saat ini masih berada pada tahap Obat Herbal Terstandar (OHT).

Arif menjelaskan, peningkatan status menjadi fitofarmaka membutuhkan serangkaian pengujian lebih lanjut. Untuk itu, BRIN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mempercepat proses pengembangan.

“Obat herbal ini saya kira sangat potensial, dan BRIN sudah juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses obat herbal ini,” tutup Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News