KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji kebijakan baru untuk memenuhi kebutuhan daging nasional sekaligus menggerakkan ekonomi sektor peternakan. Opsinya adalah memberikan kelonggaran atau membebaskan impor sapi hidup, namun di sisi lain memperketat masuknya daging sapi beku.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar ada nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri. Dengan mengimpor sapi hidup, ekosistem usaha seperti penggemukan hingga penyerapan pakan akan bergerak.

“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi hidup, agar punya nilai tambah,” ujarnya usai rapat koordinasi di kantor, Senin (29/12).

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Zulhas mengungkapkan, nilai tambah tersebut mencakup penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan petani pakan. Jika opsi pembebasan sapi hidup ini diambil, pemerintah akan mengatur lebih ketat porsi daging sapi beku agar pasar tetap seimbang.

Baca Juga: Dukungan bagi Pemulihan Korban Bencana di Sumatra Terus Mengalir

Untuk mengendalikan stok dan harga di pasar, pemerintah akan memberikan penugasan khusus kepada Perum Bulog. Perusahaan plat merah ini nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mengelola impor daging beku agar harganya tetap terjangkau.

“Yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog agar bisa dikendalikan harganya dan jumlahnya,” tegasnya.

Senada, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyebutkan, penambahan volume impor sapi hidup diperlukan sebagai instrumen stabilisator harga. Amran menekankan pentingnya peran negara untuk hadir menjaga pasokan agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat.

"Sapi ditambah volumenya, kita ini untuk menjadi stabilisator. Jadi sama dengan beras dan minyak goreng, kalau tidak salah minyak goreng itu 700 ribu ton," jelasnya di lokasi yang sama.

Selain komoditas daging, pemerintah juga berencana memperkuat peran Bulog dalam pengendalian komoditas strategis lainnya seperti beras, jagung, hingga minyak goreng. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kedaulatan pangan nasional di masa mendatang.

Baca Juga: Pemerintah Kerek Cadangan Beras Jadi 4 Juta Ton pada 2026

Selanjutnya: Kementerian Keuangan Arab Saudi Tambah Kepemilikan Saham di Grup Binladin di Atas 86%

Menarik Dibaca: Kenali Growth Mindset Biar Kualitas Hidup Meningkat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News