KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi mengejar setoran penerimaan pajak di tahun ini sejumlah cara dilakukan oleh otoritas pajak. Tidak terkecuali pengawasan kepada wajib pajak (WP) berbasis kewilayahan, meski pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) masih berlangsung.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama memastikan pengawasan wajib pajak berbasis kewilayahan tetap berjalan. 

Kata Yoga, idealnya cara itu dilakukan melalui pencarian data di lapangan sehingga bisa mendapatkan informasi faktual. Namun demikian, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, tentunya kunjungan ke lapangan sangat terbatas untuk dilakukan. 

Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang Menjelang Lebaran

Baca Juga: Kata Menaker soal banyak pekerja yang belum terima subsidi gaji termin II

“Oleh karena itu kita lebih banyak memanfaatkan berbagai data yang telah kita miliki saat ini, baik data internal maupun data eksternal,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Jumat (20/11).

Adapun pengawasan berbasis kewilayahan ini merupakan strategi baru otoritas pajak untuk mengejar penerimaan pajak dari wajib pajak strategis. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-07/PJ/2020, WP strategis terbagi menjadi dua. 

Pertama, seluruh WP yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan kantor wilayah (Kanwil) DJP WP Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. 

Baca Juga: Ekonom: Beda dengan krisis 1998, likuiditas perbankan saat ini sangat kuat

Kedua, WP dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama, yaitu WP dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lain yang diatur melalui Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, melalui penetapan oleh Kepala Kanwil DJP.

Editor: Tendi Mahadi