KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkap, waktu untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting di Indonesia semakin mepet.

Oleh karenanya, pihaknya menyusun berbagai strategi dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dimana Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pada Perpres tersebut berisi lima pilar strategi nasional. Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, sampai tingkat desa dan kelurahan.

Kedua adalah peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: Kalbe Nutritionals gandeng All Data International untuk turunkan angka stunting

Ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Terakhir, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

"Tentu kita tidak ingin dalam bentuk wacana karena waktunya ini sudah mepet tinggal dua setengah tahun untuk menurunkan 27,6% menjadi 14%. Jadi betul-betul mepet waktunya karena bulan Juli-Juni 2024 sudah close dihitung berapa stunting," kata Hasto dalam Preskon Virtual BKKBN akhir pekan kemarin.

Dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia, BKKBN juga bekerjasama dengan dengan Kementerian dan lembaga, swasta, akademisi, dan stakeholder lainnya. Misalnya kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam mengatasi stunting ialah dengan program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi serta pembangunan rumah tidak layak huni.

Tak hanya Kementerian PUPR, Hasto juga mengatakan BKKBN juga bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam upaya penyediaan pangan bergizi.

Baca Juga: ​Ini panduan memberikan MPASI anak usia 6 bulan hingga 2 tahun

"Menteri Pertanian membuat arahan untuk membantu BKKBN ini akan lebih ke Indonesia timur seperti NTT Papua kemudian Maluku. Saya diminta untuk menentukan kabupaten mana sampai di tingkat kecamatan dan saya sudah menyiapkan data itu mana yang nanti menjadi fokus untuk stunting," ungkapnya.

Dari pendataan yang dilakukan BKKBN terdapat 17.000 keluarga yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pendampingan pencegahan terjadinya stunting.

Editor: Noverius Laoli