KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah ambisius pemerintah mengejar target produksi 1 juta barel per hari (bph) pada 2030 dinilai perlu dukungan tambahan berupa pemberian insentif yang radikal. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengungkapkan demi menarik investasi global maka perlu ada perbaikan keekonomian proyek migas.

Menurut dia, untuk memperbaiki keekonomian maka perlu insentif yang lebih besar dari yang ada saat ini. "Keekomian perlu insentif yang lebih besar dari yang tersedia. Perlu ada yang lebih besar dan radikal agar bisa menang rebut uang terbatas dan lakukan aktivitas migas di Indonesia," ujar Marjolijn dalam diskusi virtual, Jumat (20/11).

Marjolijn melanjutkan, target produksi 1 juta bph pada 2030 tergolong mepet. Dia menjelaskan, pemberian insentif yang dapat dilakukan yakni penerapan indirect tax. Selain itu demi meningkatkan gairah investasi, menurutnya pemerintah perlu melihat kembali proses lelang Wilayah Kerja (WK) migas yang dinilai selama ini tidak bidable.

Baca Juga: Kontribusi Pertamina di masa pandemi Covid-19 capai lebih dari Rp 1,5 triliun

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengungkapkan, salah satu upaya pemerintah mendorong metode Enchanced Oil Recovery (EOR) sebaiknya difokuskan pada satu lapangan saja yakni di Blok Rokan. "Kenapa di Rokan? karena dia punya original oil base 8,5 miliar. Kalau 10% recovery sudah 850 juta barel," ujar Hadi.

Hadi menambahkan, eksplorasi menjadi tulang punggung dalam mengejar target produksi. Selama ini pemerintah mengungkapkan masih ada 68 cekungan yang belum dieksplorasi. Hadi menilai pemerintah perlu memastikan lebih jauh terkait potensi cadangan pada basin-basin tersebut. Selain itu, upaya eksplorasi migas dinilai perlu dilakukan pada area-area baru dan bukan pada WK Migas yang sudah ada.  

Baca Juga: Blok migas banyak yang uzur, Pertamina dihadapkan laju penurunan produksi 20%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati