JAKARTA. Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa lagi bersantai-santai. Mereka menargetkan, lembaga pengawas industri keuangan itu bisa beroperasi pada tahun 2013. Mulai saat ini hingga akhir tahun 2012, lembaga ini harus menyiapkan kelengkapan infrastruktur dan merancang program kerja.

Nurhaida, Anggota DK OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, menyatakan untuk berbagai persiapan itu telah membentuk tim transisi. Tim ini membantu masa transisi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Bank Indonesia (BI) ke dalam OJK.

Ada empat tugas utama tim transisi. Pertama, mempersiapkan struktur organisasi sumber daya manusia (SDM), merancang, dan membangun infrastruktur serta persiapan tekhnologi informasi.

Kedua, mempersiapkan rencana kerja anggaran (RKA) 2013. Ketiga, menetapkan pejabat dan pegawai OJK serta organ pendukung DK. Keempat, menetapkan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan dari BI, Menteri Keuangan, dan Bapepam-LK ke OJK. "Kerja tim transisi selalu berkoordinasi dengan Menkeu dan Gubernur BI," kata Nurhaida, Senin (27/8).

Kerja tim transisi harus mengacu pada lima program prioritas yang harus selesai hingga Desember 2012. Pertama, DK menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, SOP serta rancangan infrastruktur OJK maksimal 20 September ini.

Kedua, melakukan pengalihan SDM, dokumen dan kekayaan dari Bapepam-LK ke OJK. Ketiga, menciptakan program unggulan dengan tolak ukur kinerja pada masyarakat luas. Keempat, penyelesaian pengalihan dokumen dan kekayaan dari Bapepam-LK ke OJK. Terakhir, DK harus melakukan sosialisasi ke lembaga regulator lain.

Mengajukan anggaran

Firdaus Djaelani, Anggota DK OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawasan Non Bank, menambahkan OJK juga sibuk mempersiapkan proposal pengajuan anggaran ke APBN 2013 senilai Rp 2 triliun sebagai biaya operasional tahun itu. Saat ini, untuk biaya operasional OJK menggunakan dana Bapepam-LK senilai Rp 1 triliun.

Tahun 2014, OJK baru mengandalkan dana operasional dari saweran pelaku industri. Setiap industri akan dikenakan iuran yang besarnya berbeda-beda, tergantung aset, laba, pangsa pasar mereka. "Kami belum tahu berapa besarnya, sekarang masih dalam hitung-hitungan," ujar Firdaus.

Suhartono, Direktur Utama Federal International Finance (FIF), mengatakan iuran OJK harus mendatangkan benefit bagi industri. Antara lain berupa pembinaan dan pengawasan agar industri semakin berkembang sehat. "OJK juga harus menyelesaikan aturan-aturan yang belum kelar, seperti refinancing (pembiayaan kembali)," tambah Frengkie Natawidjaya, Direktur Utama PT CIMB Niaga Auto Finance.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri