KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan produk domestik bruto (PDB) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2020-2024 mencapai Rp 24.214,5 triliun. Guna merealisasikannya pemerintah berupaya mendorong investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).

Namun demikian, iklim investasi Indonesia maupun global sedang lesu. Dibutuhkan faktor pendorong lewat insentif fiskal yang mampu menggerek FDI.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan FDI belakangan terkendala lantaran ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya alam (SDA). Hal tersebut membuat keadaan ekonomi dan current account deficit (CAD) fluktuatif.

Intip Prospek Penghasilan Tambahan dari Ajak Relasi Buka Deposito

Baca Juga: Tingkatkan pemerataan pembangunan, pengembangan kota-kota di luar Jawa di dorong

“Pemerintah ingin lebih stabil tapi tetap dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Solusi harus ada reformasi ekonomi,” kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (9/10). 

Pemerintah sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 berkisar pada 5,4% sampai 6%. Bahkan dalam angka yang moderat, pertumbuhan ekonomi pada 2024, Indonesia hanya mampu tumbuh mencapai pada kisaran 5,4%.

Menurut Bambang, kunci mendorong investasi adalah beralih dari sektor SDA ke sektor manufaktur dan sektor jasa. Nilai tambah sektor inilah yang diharapkan jadi penopang pertumbuhan ekonomi dalam roadmap RPJMN 2020-2024.

Baca Juga: Indonesia songsong urbanisasi, ini tiga rekomendasi Bank Dunia

Bambang menambahkan, investor asing juga menimbang biaya logistik di Indonesia dalam berinvestasi. Saat ini biaya logistik memang belum kompetitif yakni 20%  dari PDB. Harapannya, di tahun 2020 berada di bawah 20%, dan pada 2045 bisa ditekan ke level 10% agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat