KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat strategi hilirisasi komoditas strategis guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8% pada 2029.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan, investasi saat ini memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah konsumsi, yakni sekitar 29%. 

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal II-2026 telah tercatat sebesar 5,12%, pemerintah menetapkan total kebutuhan investasi sebesar Rp 13.000 triliun pada periode 2025–2029.

"Hingga periode Januari hingga September 2026, realisasi investasi kita telah mencapai Rp 1.539,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan 7,3%. Komposisi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) saat ini juga cukup berimbang," ujar Heldy dalam Forum Mineral Kritis Multi-Pihak Indonesia 2026, Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,47% di Kuartal III 2026, Ini Kata INDEF

Heldy merinci, kontribusi sektor hilirisasi terhadap total realisasi investasi nasional terus merangkak naik. Sepanjang Januari hingga September 2026, kontribusi hilirisasi mencapai sekitar 32%, bahkan melesat hingga 34% pada kuartal III-2026. Dari total hilirisasi tersebut, sektor mineral kritis menyumbang porsi dominan hingga 70%.

Meski demikian, pemerintah menyadari masih ada tantangan dalam mengawal realisasi proyek di lapangan agar tuntas 100%. Berdasarkan data BKPM, rata-rata proyek investasi yang masuk laporan saat ini baru berada di kisaran 70% dari total nilai proyeknya.

Heldy bilang, BKPM secara aktif memantau pergerakan para investor yang proyeknya masih berada di tahap 50% atau baru memulai persiapan.

"Yang perlu kita jaga adalah apabila mereka menghadapi kendala untuk melanjutkan realisasi itu, terutama jika ada masalah perizinan atau kendala lainnya, maka harus kita bantu penyelesaiannya," kata Heldy.

Ia juga menyoroti faktor eksternal global dan dinamika dalam negeri yang dapat mempengaruhi iklim investasi. Oleh karena itu, faktor keamanan, kepastian ekonomi, dan perbaikan tata kelola terus dipantau untuk memastikan arus modal tetap deras masuk ke Indonesia.

Selain nikel, BKPM mencatat potensi hilirisasi yang masif juga terdapat pada komoditas mineral lain seperti tembaga, bauksit, besi baja, hingga non-mineral seperti batu bara serta sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan.

Dengan peta jalan (roadmap) hilirisasi yang komprehensif, pemerintah optimistis dampak ekonomi tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan juga merata di luar Jawa seperti Sulawesi dan Maluku Utara.

Baca Juga: Pemerintah Telah Siapkan Sederet Insentif Pajak untuk 2027, Ini Rinciannya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News