MOMSMONEY.ID - Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai, transisi energi dibutuhkan untuk mendukung capaian tersebut.

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Pekonomian Farah Heliantina mengatakan, pemerintah menjadikan transisi energi sebagai bagian integrasi nasional.

"Transisi energi masuk ke dalam perencanaan strategi nasional melalui berbagai dokumen pemerintah, yaitu RPJPN 2025-2045 dan RPJPN 2025-2029, yang juga telah memuat prioritas transisi energi melalui sistem energi rendah karbon," ungkapnya dalam diseminasi publik oleh WRI Indonesia di Jakarta, Kamis (15/5).

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

Farah bilang, transisi energi merupakan upaya menciptakan investasi dan lapangan kerja. Kemudian, potensi penciptaan lapangan kerja juga lebih dari 15 juta per tahun, baik dari fase konstruksi maupun fase operasi dalam proyek energi.

Baca Juga: Dorong Transisi Energi Berkeadilan, PLN Siap Upskilling Pegawai

"Jadi, kami rasa, transisi energi ini menjadi pilihan rasional. Tapi, lebih dari itu, hal ini adalah jalan bagi kita untuk menjadi negara yang berdaulat secara energi," imbuhnya.

Menurut Farah, ini merupakan saatnya menguji dokumen-dokumen yang telah disiapkan dengan sumber daya yang luar biasa dapat terimplementasi dengan baik.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan transisi energi dilakukan dengan adil dan inklusif. Terutama, keadilan yang mencakup berbagai pihak.

"Adil bagi semua, yaitu bagi pekerja, bagi daerah penghasil batubara, dan adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang butuh akses listrik terjangkau," jelas Farah.

Baca Juga: Satgas TEH untuk Transisi Energi: Pengentasan Masalah Investasi Sektor EBT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News