KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah percepatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan menyederhanakan proses tender bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu.

Kebijakan tersebut disiapkan seiring dengan target pemerintah untuk mengembangkan kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun. Target tersebut juga akan masuk dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dari target 100 GWp tersebut, proses tender untuk sekitar 25 GW hingga 30 GW ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.

"Khusus untuk PLTS 100 gigawatt, kami rencanakan 3 tahun. Di tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 gigawatt tahap pertama. Dalam perencanaan itu kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt proses tendernya harus mulai berjalan," kata Bahlil dalam pemaparan di Electricity Connect 2026, ICE BSD City, dikutip Rabu (23/9/2026).

Baca Juga: Gaikindo Ungkap Truk Impor Ganggu Industri, Kemenperin Siapkan Aturan Baru

Tender PLTS Dipangkas

Bahlil menjelaskan, pemerintah kini tengah menyesuaikan sejumlah aturan untuk mendukung percepatan pengadaan PLTS. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyederhanaan proses tender bagi perusahaan yang memiliki daya saing serta kemampuan teknologi yang memadai.

Menurut dia, perusahaan dengan kriteria tersebut akan dipertimbangkan untuk mendapatkan proses tender yang lebih sederhana dan tidak memerlukan waktu terlalu panjang.

"Bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik, kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama-lama," ujarnya.

Penyederhanaan birokrasi tersebut ditujukan agar proses pengadaan proyek PLTS dapat berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, pemerintah berharap target penambahan kapasitas pembangkit listrik dapat dikejar sesuai rencana.

"Kita pangkas birokrasinya, kalau memang ekonomis kita tunjuk dia saja. Enggak usah terlalu lama-lama, terputar-putar, terlalu banyak," katanya.

Pemerintah Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Selain mempercepat proses tender, pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri untuk mendukung pembangunan PLTS.

Baca Juga: Cukai Minuman Manis Berlaku 2027, Gapmmi Wanti-Wanti Penjualan Mamin Tertekan

Bahlil mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan bahan dan produk produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan proyek PLTS 100 GW serta tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW.

"Dan kita mengharapkan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan daripada proyek (PLTS) 100 gigawatt maupun (penambahan kapasitas pembangkit listrik) 69,5 gigawatt, kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka opsi impor apabila kebutuhan proyek tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas industri dalam negeri. Impor tersebut akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketersediaan produk domestik.

"Tentu kalau dalam negerinya tidak cukup, kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif," kata Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News