KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kekalahan Partai Republik pimpinan Donald Trump dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) berpotensi mendorong sejumlah mitra dagang Washington untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap kebijakan perdagangan pemerintahan Trump. Meski demikian, negara-negara mitra AS diperkirakan tetap berhati-hati agar tidak memicu reaksi Trump selama dua tahun terakhir masa jabatannya. Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas kursi di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Selasa. Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi kebijakan Trump, termasuk tarif impor yang dinilai turut memicu inflasi berkepanjangan bersama perang Iran.
Perubahan komposisi Kongres AS berpotensi memberikan keuntungan bagi China dalam persaingan ekonomi dan negosiasi perdagangan dengan Washington. Selain itu, sejumlah sekutu AS di Asia berpeluang memperlambat realisasi komitmen investasi senilai ratusan miliar dolar AS. Sementara itu, negara-negara Eropa berpotensi memperoleh kepastian lebih besar dalam menyelesaikan persoalan perdagangan yang belum tuntas.
Baca Juga: Donald Trump Kehilangan Kendali Kongres AS, Demokrat Raih Kemenangan Bersejarah Namun, sejumlah mitra dagang masih memperkirakan hubungan perdagangan dengan AS akan menghadapi tantangan. Trump belum menunjukkan tanda-tanda menerima hasil pemilu yang mencerminkan penolakan pemilih terhadap kebijakan tarifnya, yang telah mengubah perdagangan global. "Proteksionisme AS tidak akan begitu saja menghilang," kata Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa. "Trump yang melemah bisa menjadi semakin agresif dan tidak terduga. Presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya bisa dengan cepat berubah menjadi presiden yang marah." Rajiv Bhatia, mantan diplomat India sekaligus peneliti senior di lembaga think tank Gateway House, mengatakan kemenangan Demokrat belum tentu membuat Trump lebih lunak terhadap negara-negara lain. "Kemenangan Demokrat tidak serta-merta membuat Trump lebih akomodatif terhadap negara mana pun," ujarnya.
Sekutu AS Berharap Tekanan Perdagangan Berkurang
Negara-negara yang berpotensi berharap mendapatkan kelonggaran dari kebijakan Trump adalah sekutu terdekat AS di Asia. Jepang sebelumnya menjanjikan investasi sebesar US$ 550 miliar di AS, sedangkan Korea Selatan berkomitmen menanamkan investasi senilai US$ 350 miliar. Kedua kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk meredakan tekanan Trump terhadap mitra dagangnya. Heo Yoon, profesor ekonomi di Sogang University, Seoul, mengatakan perubahan komposisi Kongres dapat membuat negara-negara tersebut merasa tidak terlalu tertekan untuk memenuhi komitmen investasi. "Demokrat tampaknya menilai bahwa komitmen investasi tersebut dipaksakan kepada negara-negara sekutu," katanya. Namun, Kazuhiro Maeshima, profesor politik AS di Sophia University, Tokyo, menilai Jepang dan sekutu lainnya tidak akan mudah membatalkan kesepakatan investasi tersebut. "Persoalan tarif belum selesai. Jika respons Jepang lambat, tuntutan untuk mengenakan tarif tambahan bisa kembali muncul," ujarnya. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang kerap menjadi sasaran kemarahan Trump karena dianggap belum memenuhi janji investasi.
Baca Juga: Iran Ejek Kekalahan Trump di Pemilu AS, Teheran Tetap Waspadai Serangan Militer Terbaru, Seoul membantah pernyataan Trump yang menyebut Korea Selatan telah menyetujui pendanaan proyek Alaska LNG, sebuah proyek pipa gas berskala besar. Ban Kil-joo, profesor hubungan internasional di Korea National Diplomatic Academy, mengatakan pengawasan Kongres terhadap proyek-proyek tersebut dapat memberikan waktu lebih bagi Seoul untuk meninjau kembali komitmennya. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan akan terus membahas persoalan ekonomi dan perdagangan dengan pemerintahan AS, Kongres, serta pemerintah negara bagian, terlepas dari perubahan komposisi Kongres.
Eropa Masih Berpotensi Berselisih, India Menunggu Kesepakatan
Di Eropa, ketegangan perdagangan antara AS dan negara-negara Eropa sebagian besar telah mereda melalui serangkaian kesepakatan yang membatasi dampak kebijakan tarif Trump. Meski demikian, sejumlah potensi perselisihan masih membayangi hubungan transatlantik. Persoalan tersebut mencakup kemungkinan Trump mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara Eropa yang mengenakan pajak layanan digital kepada perusahaan teknologi AS. Selain itu, Trump juga berpotensi menentang pinjaman dana publik senilai 3 miliar euro kepada produsen pesawat Eropa, Airbus. Sementara itu, India yang masih melakukan negosiasi kesepakatan perdagangan dengan AS berpeluang memilih pendekatan menunggu dan melihat perkembangan politik di Washington. Menteri Perdagangan India sebelumnya menyatakan bahwa tahap pertama kesepakatan perdagangan India-AS telah memasuki tahap akhir penyusunan. Namun, New Delhi menegaskan hanya akan melanjutkan kesepakatan jika memperoleh keuntungan dibandingkan negara-negara eksportir pesaing.
China Berpeluang Memanfaatkan Pelemahan Politik Trump
China menjadi pesaing terbesar AS dalam persaingan ekonomi dan perdagangan global. Beijing sebelumnya mencapai kesepakatan gencatan perdagangan dengan Trump yang akan berakhir pada Januari mendatang. China berpotensi memanfaatkan melemahnya posisi politik Trump untuk memperkuat daya tawar dalam negosiasi perdagangan. Namun, Beijing juga menghadapi tantangan karena pemerintahan Trump akan semakin diawasi Kongres AS. Saul Eslake, ekonom di Corinna Economic Advisory, Australia, mengatakan hasil pemilu tersebut berpotensi mengubah strategi China dalam menghadapi Washington. "Xi Jinping akan menyadari bahwa kewibawaan Trump telah sangat melemah akibat hasil pemilu ini, dan tentu akan memikirkan cara untuk memanfaatkan situasi tersebut," kata Eslake, merujuk pada pemimpin China tersebut.
Baca Juga: Inflasi Zona Euro Tembus 4%, ECB Berpeluang Naikkan Suku Bunga Desember Trump sebelumnya telah berupaya keras memperbaiki hubungan dengan Xi Jinping. Namun, Kongres yang dikuasai Demokrat berpotensi membatasi kemampuan Trump memberikan konsesi dalam kesepakatan perdagangan berikutnya. Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di Natixis, mengatakan Demokrat kemungkinan tidak akan memberikan keleluasaan penuh kepada Trump dalam menyepakati perjanjian dengan Beijing. "Demokrat kemungkinan tidak akan memberikan keleluasaan penuh kepada Trump dalam membuat kesepakatan dengan Beijing," ujarnya. Ia menambahkan, Demokrat sebelumnya telah mengkritik pertemuan Trump dengan Xi Jinping karena dinilai tidak menghasilkan substansi yang memadai dalam sejumlah persoalan penting, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Kongres yang dikuasai Demokrat juga diperkirakan lebih mendukung pengetatan kontrol ekspor teknologi dan pengawasan rantai pasok AI serta semikonduktor. Kondisi tersebut berpotensi membatasi fleksibilitas Trump dalam memberikan konsesi kepada China, terutama pada sektor-sektor teknologi yang memiliki pertumbuhan tinggi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pada Rabu bahwa pemilu paruh waktu merupakan urusan internal AS. Ia menegaskan Beijing akan terus mengelola perbedaan dengan Washington sekaligus memperluas kerja sama kedua negara.
