KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap pemerintah tidak memperpanjang PPKM darurat. “Kalau bisa tidak diperpanjang PPKM darurat, tetapi ada pengendalian,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).

Iqbal mengatakan, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar jika PPKM darurat diperpanjang. Sebab, setiap perusahaan akan mempertimbangkan arus kas.

“Kalau pak Menko Maritim dan Investasi mengatakan jangan ada PHK, nggak didengar oleh pengusaha. Mereka hanya melihat arus kas mereka. Nggak mungkin mereka mempertahankan keuangan perusahaan yang berdarah-darah, nggak ada output produksi, diliburkan. Udah diliburkan, tetap bayar upahnya,” ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan, banyaknya PHK akan ditentukan dari seberapa cepat ekonomi akan pulih dan seberapa cepat pengendalian Covid-19 oleh pemerintah bisa menjadi lebih stabil dan normal.

Baca Juga: Kasus Covid-19 masih akan menekan kurs rupiah di perdagangan Jumat (16/7)

“Kalau ekonomi tetap krisis, minus pertumbuhan ekonomi, pandemi tetap tinggi, KSPI memprediksi ratusan ribu orang ter PHK,” ucap Iqbal.

Namun jika memang harus diperpanjang, KSPI meminta pemerintah menjamin agar tidak terjadi ledakan PHK, mengupayakan agar tidak semakin banyak buruh yang dirumahkan dan terkena pemotongan upah.

Kemudian, pemerintah juga mesti memberi perhatian bagi buruh yang sedang dalam isolasi mandiri untuk mencegah terjadinya kasus kematian pada saat isolasi mandiri. KSPI mengusulkan pemerintah menerbitkan payung hukum agar BPJS Kesehatan memberikan multivitamin dan obat terapi Covid-19 secara gratis kepada buruh.

KSPI juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi gotong royong untuk individu. Sebab hal ini berpotensi untuk komersialisasi vaksin Covid-19. “Kalau ada istilah berbayar hanya masalah waktu saja, akhirnya setiap warga negara akan membayar terhadap program yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ucap Iqbal.

Baca Juga: PPKM darurat berdampak ke bisnis Weha Transportasi, jumlah penumpang turun

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, wacana perpanjangan PPKM darurat membuat pengusaha semakin ketar ketir dan penuh ketidakpastian. Pasalnya kondisi ini teramat berat bagi pelaku usaha terlebih sektor non esensial dan kritikal yang diharuskan tutup selama PPKM Darurat.

Editor: Noverius Laoli