JAKARTA. Pemerintah Kota Bandung meminta dukungan Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur, karena terkendala penganggaran pembangunan.

“Kebutuhan untuk membangun Kota Bandung modern dan memadai sekitar Rp 60 triliun, namun APBD saya (Pemerintah Kota Bandung) hanya Rp 15 triliun untuk pembangunan, jadi saya tekor Rp 45 triliun,” kata Ridwan Kamil ketika berkunjung ke Kementerian PUPR, Rabu (14/9).

Beberapa usulan Pemerintah Kota Bandung kepada Kementerian PUPR yaitu pembangunan rumah susun (rusun) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jalan Jakarta No. 29 senilai Rp 50 miliar. Usulan tersebut sudah ada dalam Rencana TA 2017 Kementerian PUPR.

Lalu, pembangunan Rusun MBR di Cingised sebanyak dua tower dan di Rancacili/Derwati dua tower  yang masing-masing lokasi membutuhkan anggaran senilai Rp 100 miliar. Kemudian normalisasi Sungai Cinambo, Sungai  Citepus, pembangunan ground reservoir pengendali banjir dan kolam retensi di wilayah Gedebage.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak  mengatakan akan mendukung pengembangan infrastruktur Kota Bandung.

Menurutnya, beberapa dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan infrastruktur Bandung diantaranya terkait kelancaran konektivitas. “Bandung masalah trafiknya berat, masuk lewat Pasteur macet, lewat Pasir Koja juga macet, ini karena kapasitas jalan sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan,” tutur Dardak.

Dukungan Kementerian PUPR untuk konektivitas disamping pemeliharan dan rehabilitasi jalan nasional di Kota Bandung, juga akan dilakukan pembangunan underpas dan flyover, serta rencana pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Pasteur-Cileunyi-Gedebage sepanjang 27,5 kilometer. Pembangunan BIUTR bertujuan mengurangi tingginya tingkat kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas kawasan metropolitan Bandung.

Pembangunan fly-over Kopo dengan biaya senilai Rp 34,2 miliar  akan dibiayai dengan pinjaman JICA Jepang. Direncanakan konstruksi fisik dimulai pada Tahun Anggaran (TA) 2017. Selanjutnya, pembangunan underpass Cibiru, pembangunan flyover Moh Toha, Pasir Koja dan Nurtanio. Namun, usulan dari Pemerintah Kota Bandung tersebut, belum masuk dalam rencana TA 2017 Kementerian PUPR.

Ridwan menyampaikan, pengembangan Kota Bandung akan diarahkan ke Timur untuk kegiatan komersial dan jasa. Sementara, wilayah Tengah akan dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan bagian Utara untuk kegiatan wisata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini