KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di sejumlah daerah dalam sepekan terakhir. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Sumatra, terutama Sumatra Utara, yang mengalami antrean kendaraan di berbagai SPBU.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI yang digelar pada Kamis (16/7/2026), terungkap setidaknya terdapat tiga faktor utama yang memicu kelangkaan BBM di sejumlah daerah.

Faktor pertama adalah perubahan pola konsumsi masyarakat atau shifting, di mana sebagian konsumen beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi setelah kenaikan harga produk non-subsidi. Faktor kedua adalah pembelian dalam jumlah berlebih atau panic buying. Sementara faktor ketiga adalah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas membenarkan adanya perpindahan sebagian pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Menurutnya, konsumsi BBM subsidi meningkat sekitar 10% hingga 15%, yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU, khususnya di jalur logistik seperti Trans Sumatra.

Baca Juga: PLN Ringankan Biaya Tambah Daya Listrik hingga Akhir Juli 2026, Cek Syaratnya

Tren peningkatan konsumsi BBM subsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, terjadi setelah kenaikan harga jenis BBM umum (JBU) seperti Pertamax dan Dex Series. "Masyarakat cenderung (beralih) yang semula menggunakan BBM non-subsidi menjadi subsidi," kata Wahyudi dalam RDP Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Wahyudi menjelaskan, realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar hingga Juni 2026 mencapai 9,48 juta kiloliter (KL), atau setara 50,85% dari total kuota APBN 2026 sebesar 18,64 juta KL.

Sementara itu, realisasi penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite telah mencapai 13,96 juta KL hingga Juni 2026. Angka tersebut setara dengan 47,68% dari kuota APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 29,27 juta KL.

Konsumsi Pertalite dan Biosolar Melonjak

Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa konsumsi BBM subsidi pada Juli 2026 mengalami lonjakan signifikan dibandingkan kondisi normal. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran Pertalite dan Biosolar masing-masing mencapai 104% dan 105% dari rata-rata konsumsi normal.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen mulai terlihat setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi. Proporsi penggunaan Pertalite terhadap total konsumsi bensin meningkat 4,9 poin persentase, dari 75,4% pada periode Januari–Mei 2026 menjadi 80,3% pada Juli 2026.

Sebaliknya, porsi konsumsi Pertamax turun 4,4 poin persentase, dari 23,2% menjadi 18,8%. Data tersebut menunjukkan adanya perpindahan konsumen ke Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026.

Akibat pergeseran tersebut, rata-rata penyaluran Pertalite sepanjang Juli meningkat 9,4% atau bertambah 7.129 KL per hari dibandingkan rata-rata normal.

Di sisi lain, konsumsi Pertamax Series yang mencakup Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo mengalami penurunan hingga 18%. Volume konsumsi kelompok BBM tersebut menyusut 4.476 KL per hari dibandingkan rata-rata normal.

Baca Juga: Proyek LNG Abadi Masela Diresmikan, Kesejahteraan Masyarakat Lokal Harus Ditingkatkan

Pola serupa juga terjadi pada kelompok BBM diesel. Proporsi Biosolar terhadap total konsumsi gasoil meningkat dari 93% pada periode Januari–Mei 2026 menjadi 94,2% pada Juli 2026.

Sebaliknya, porsi konsumsi Dexlite turun dari 4,1% menjadi 3,5%. Pada Juli 2026, rata-rata penyaluran Biosolar melonjak 13,9% atau bertambah 6.725 KL per hari dibandingkan kondisi normal.

Sementara itu, konsumsi Dex Series, yang terdiri dari Dexlite dan Pertamina Dex, turun 6,4% atau berkurang sekitar 232 KL per hari dari rata-rata normal.

Stok BBM Dipastikan Aman

Selain migrasi konsumsi ke BBM subsidi dan panic buying, Pertamina Patra Niaga mengakui bahwa distribusi BBM ke lembaga penyalur hingga SPBU turut menjadi faktor yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menambah pasokan BBM, armada distribusi, jumlah awak, serta memperpanjang jam operasional.

Taufik memastikan bahwa kondisi pasokan BBM di wilayah Sumatra mulai berangsur normal. Ia juga menegaskan bahwa stok BBM nasional berada dalam kondisi aman sehingga masyarakat diminta tidak melakukan pembelian berlebihan.

Menurut Taufik, stok rata-rata BBM nasional saat ini berada di kisaran 14 hingga 40 hari, tergantung jenis BBM dan wilayah distribusi. Adapun stok Pertalite dan Biosolar rata-rata berada pada level sekitar 15 hari. Selain BBM, stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) juga dipastikan dalam kondisi aman.

"Atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf. Mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG senantiasa kami siapkan lebih dari cukup dan ini akan kami uraikan untuk distribusinya lebih cepat ke SPBU dan ritel," tegas Taufik.

Sementara itu, BPH Migas menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Wahyudi menyebut lembaganya telah memblokir QR Code pembelian BBM subsidi dan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Pertamina Bantah Kabar Transporter Enggan Salurkan BBM, Jamin Distribusi Lancar

"Kami tindak tegas untuk temuan di lapangan. Antrean yang terjadi saat ini kami terus fokus untuk melakukan normalisasi, dan paling lama 1-2 hari ke depan InsyaAllah semua akan cukup lancar kembali," ungkap Wahyudi.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan DPR mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi. DPR juga meminta Pertamina Patra Niaga mempercepat distribusi agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi.

Di sisi lain, Bambang menilai ketahanan energi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan tiga bulan lalu, ketika eskalasi konflik geopolitik di Selat Hormuz sempat memengaruhi harga dan pasokan energi global. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying.

"Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya mencukupi di seluruh depot yang ada di Indonesia. Kami berharap tidak terjadi antrean-antrean yang disebabkan karena orang merasa gelisah, jangan-jangan nanti barang nggak ada. Padahal barangnya cukup," terang Bambang.

Bambang juga memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami perubahan hingga akhir tahun fiskal 2026.

"BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu, DPR mengawal itu," tandas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News