JAKARTA. PT Vale Indonesia Tbk menyatakan siap melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan sejumlah blok yang sudah resmi dikembalikan ke negara. Perusahaan ini mengaku sudah menjalin komunikasi daerah setempat terkait potensi mineral di wilayah tambang tersebut. Nico Kanter, Presiden Direktur Vale Indonesia mengatakan, sudah ada pembicaraan dengan daerah untuk mengembangkan potensi blok tambang eks Vale. "Kami lihat memang ada permintaan dari pemda untuk bisa dikerjasamakan, ya kami pun siap saja," kata dia, Kamis (7/5). Sejak tahun lalu, Vale secara resmi melepas areal lahan seluas 72.074,66 hektare di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 30.309,48 ha yang akan ditetapkan menjadi delapan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) sehingga akan bisa dikelola oleh daerah maupun BUMN. Calon wilayah tambang tersebut yaitu di Sulawesi Selatan berupa Blok Linke dan Blok Soroako-Bulubalang, di Sulawesi Tenggara berupa Blok Suasua, Blok Latao dan Blok Matarape. Sedangkan di Sulawesi Tengah yaitu Blok Bahodopi I, Blok Bahodopi II, serta Blok Kolonodale. Namun, Nico belum bisa memastikan blok mana saja berpeluang dikerjasamakan daerah dengan perusahaannya. Maklum, lahan-lahan yang sudah dilepaskan tersebut sudah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Yang jelas, saat ini perusahaannya juga sudah mulai turut menawarkan kerja sama dengan terkait pengelolaan blok tambang yang masih dipegang Vale, misalnya Blok Pomala di Sulawesi Tenggara. "Di sana, kami membutuhkan limonit dan produk ini bisa dikerjasamakan dengan daerah atau pihak-pihak lain berkeinginan," kata dia. Ingin kelola sendiri Sejatinya, pemerintah daerah masih kecewa dengan hasil amandemen kontrak karya (KK) Vale Indonesia lantaran keinginan untuk mengelola tambang tidur belum tercapai sepenuhnya. Maklum, Vale masih memegang areal tambangnya seluas 118.435 ha dari sebelumnya 190.509,66 ha. "Memang Vale melepaskan Blok Soroako-Bulubabalng dan Blok Lingke. Tapi, menurut kami blok-blok tersebut pasti masih kurang bagus dibanding dengan lahan-lahan yang sekarang masih dikuasai Vale," kata Gunawan Palaguna, Kepalas Dinas ESDM Sulawesi Selatan. Meski demikian, kata Gunawan, pihaknya akan tetap berupaya mengembangkan kedua potensi blok tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah. Untuk pengelolaan blok tersebut, pihaknya masih melakukan diskusi dengan kabupaten maupun Aneka Tambang. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djangola bilang, pihaknya siap secara mandiri untuk mengelola lahan yang dikembalikan Vale bersama BUMD Kabupaten Morowali. "Seharusnya kami ingin seluruh wilayah Blok Bahodopi dikembalikan Vale, kami hanya dapat tulang-tulang saja, sementara dagingnya masih mereka pegang," ujar dia. Bupati Morowali Anwar Hafidz mengatakan, pihaknya menyerahkan keputusan pengelolaan blok eks Vale kepada provinsi termasuk rencana pembentukan perusahaan patungan maupun porsi pembagian sahamnya. "Kami siap berkontribusi untuk pengelolaannya, kami menyerahkan pengaturan ke gubernur," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kelola bekas bloknya, Vale siap gandeng Pemda
JAKARTA. PT Vale Indonesia Tbk menyatakan siap melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan sejumlah blok yang sudah resmi dikembalikan ke negara. Perusahaan ini mengaku sudah menjalin komunikasi daerah setempat terkait potensi mineral di wilayah tambang tersebut. Nico Kanter, Presiden Direktur Vale Indonesia mengatakan, sudah ada pembicaraan dengan daerah untuk mengembangkan potensi blok tambang eks Vale. "Kami lihat memang ada permintaan dari pemda untuk bisa dikerjasamakan, ya kami pun siap saja," kata dia, Kamis (7/5). Sejak tahun lalu, Vale secara resmi melepas areal lahan seluas 72.074,66 hektare di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 30.309,48 ha yang akan ditetapkan menjadi delapan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) sehingga akan bisa dikelola oleh daerah maupun BUMN. Calon wilayah tambang tersebut yaitu di Sulawesi Selatan berupa Blok Linke dan Blok Soroako-Bulubalang, di Sulawesi Tenggara berupa Blok Suasua, Blok Latao dan Blok Matarape. Sedangkan di Sulawesi Tengah yaitu Blok Bahodopi I, Blok Bahodopi II, serta Blok Kolonodale. Namun, Nico belum bisa memastikan blok mana saja berpeluang dikerjasamakan daerah dengan perusahaannya. Maklum, lahan-lahan yang sudah dilepaskan tersebut sudah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Yang jelas, saat ini perusahaannya juga sudah mulai turut menawarkan kerja sama dengan terkait pengelolaan blok tambang yang masih dipegang Vale, misalnya Blok Pomala di Sulawesi Tenggara. "Di sana, kami membutuhkan limonit dan produk ini bisa dikerjasamakan dengan daerah atau pihak-pihak lain berkeinginan," kata dia. Ingin kelola sendiri Sejatinya, pemerintah daerah masih kecewa dengan hasil amandemen kontrak karya (KK) Vale Indonesia lantaran keinginan untuk mengelola tambang tidur belum tercapai sepenuhnya. Maklum, Vale masih memegang areal tambangnya seluas 118.435 ha dari sebelumnya 190.509,66 ha. "Memang Vale melepaskan Blok Soroako-Bulubabalng dan Blok Lingke. Tapi, menurut kami blok-blok tersebut pasti masih kurang bagus dibanding dengan lahan-lahan yang sekarang masih dikuasai Vale," kata Gunawan Palaguna, Kepalas Dinas ESDM Sulawesi Selatan. Meski demikian, kata Gunawan, pihaknya akan tetap berupaya mengembangkan kedua potensi blok tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah. Untuk pengelolaan blok tersebut, pihaknya masih melakukan diskusi dengan kabupaten maupun Aneka Tambang. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djangola bilang, pihaknya siap secara mandiri untuk mengelola lahan yang dikembalikan Vale bersama BUMD Kabupaten Morowali. "Seharusnya kami ingin seluruh wilayah Blok Bahodopi dikembalikan Vale, kami hanya dapat tulang-tulang saja, sementara dagingnya masih mereka pegang," ujar dia. Bupati Morowali Anwar Hafidz mengatakan, pihaknya menyerahkan keputusan pengelolaan blok eks Vale kepada provinsi termasuk rencana pembentukan perusahaan patungan maupun porsi pembagian sahamnya. "Kami siap berkontribusi untuk pengelolaannya, kami menyerahkan pengaturan ke gubernur," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
