JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan pengelola Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Namun Menteri ESDM Sudirman Said memberikan isyarat bahwa Pertamina bisa menggandeng operator sebelumnya, yakni Total E&P Indonesie.

Menurut Sudirman, bahwa semua pihak membutuhkan kejelasan dan pemerintah sudah mengambil keputusan, bahwa Blok Mahakam akan diberikan kepada Pertamina. "Tetapi berapa porsinya? Tetap melakukan negosiasi dengan Total. Yang jelas kita meminta Pertamina menjadi mayoritas," ujarnya, Senin (9/3).

Untuk tahap selanjutnya, Kementerian ESDM akan mengundang Pertamina dan Total E&P Indonesie untuk membahas mengenai porsi saham. "Kita menginginkan bisnis skill yang kita campur, nanti keduanya kita undang untuk membahas ini, agar ketemu jalan tengah," jelasnya.

Sudirman berharap, masa transisi bisa dilakukan secara cepat agar rencana eksplorasi tidak akan terhambat. "Saya kasih waktu sekitar dua-tiga minggu untuk menyelesaikan seluruh hal ini," harapnya.

Pertamina bisa segera masuk ke Blok Mahakam sebelum tahun 2017, agar transisinya bisa berjalan baik. "Nanti begitu mereka sudah agreement bisa langsung masuk. Tinggal nanti porsi persentase tersebut silahkan dibicarakan," katanya.

Opsi untuk Pemda

Sementara itu, untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yang mendapatkan participating interest (PI) 10%, saat ini masih dalam kajian. "Saya lagi mikir dengan teman-teman di ESDM, apakah PI itu berupa saham, kemudian resikonya saham tersebut digadaikan. Lalu Pemda tidak dapat apa-apa," pikirnya.

Kementerian ESDM memiliki opsi untuk PI 10% tersebut berbentuk bagi hasil saja, karena menurut Sudirman, hal tersebut lebih praktis. "Tapi syaratnya harus memberikan uang. Saya bilang ke Pertamina, dari pada nanti digadaikan ke swasta lebih baik Pertamina yang support mereka, karena yang support operator jadi lebih terjamin keamanannya," jelasnya.

Support tersebut, kata Sudirman, Pemda bisa memberikan carry terlebih dahulu kepada Pertamina dengan opsi dividen yang kecil. "Tapi kita tetap meyakinkan Pemda harus dilibatkan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan