KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terkait kinerja dalam masa setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memberi rapor merah pada aspek ekonomi dan demokrasi.

Krisis ekonomi yang dibarengi dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi penyebab buruh memberikan penilaian negatif terhadap Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Presiden tidak sanggup untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan kemudian Presiden mengesahkan UU Cipta Kerja itu adalah prestasi yang buruk menurut kami," ujar Wakil Ketua KPBI Jumisih kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Menurut Jumisih, upaya perbaikan ekonomi saat ini bertolak belakang dengan janji kampanye Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Baca Juga: Ultimatum BEM SI: Presiden Jokowi harus terbitkan Perppu dalam 8x24 jam!

Jumisih mengatakan, kedua pimpinan negara itu sebelumnya berjanji akan menyejahterakan masyarakat, namun yang dilakukan justru sebaliknya.

Seperti diketahui, serikat pekerja dan buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Substansi klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut dinilai memangkas hak buruh.

Baca Juga: BEM SI janjikan aksi demonstrasi pekan depan, ini 4 tuntutannya

Misalnya soal ketidakjelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup. Penyebabnya, ketentuan jangka waktu maksimal PKWT selama tiga tahun yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus oleh UU Cipta Kerja.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie