KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting negara berkembang seperti Indonesia, agar mampu keluar dari jebakan middle income trap  atau jebakan pendapatan kelas menengah.

Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara berpenghasilan menengah tidak bisa keluar menjadi negara maju.

"Untuk itu, bersama para hadirin dalam dialog infrastruktur G20 sore ini, saya berbagai mengenai bagaimana upaya Indonesia menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga ke tingkat pemerintah daerah (pemda)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan di instagram pribadinya, Senin (17/6).

Pertama, Sri Mulyani bilang, melalui hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) untuk mendukung pemda meningkatkan infrastruktur publik.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Indonesia Bisa Rugi Triliunan Jika Perubahan Iklim Tak Diatasi

Sri Mulyani meyakini, hadirnya UU HKPD tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan ketimpangan sosial.

Kedua, pemerintah pusat juga memberikan akses kepada pemda untuk mendpatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui soft loan (pinjaman lunak) badan usaha milik negara (BUMN).

Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pendemi, melalui public private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daaerah.

"Untuk memperkuat komitmen Indonesia, pada presidensi G20 Indonesia tahun lalu, kita juga telah memperkenalkan ESG framework for infrastructure financing yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Optimistis Penerimaan Pajak 2023 Bakal Cetak Hattrick

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat