KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, peluncuran keduanya menjadi momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan penentu kemajuan kawasan itu di masa mendatang. RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang Wilayah Papua. "Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah,” terang Ma'ruf, dalam peluncuran RIPPP dan SIPPP di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dikuitip dari keterangan resmi Jumat (7/6). Peluncuran program ini mendapat dukungan Skala, program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar. Kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.
Keluarkan Dua Pedoman, Pemerintah Mendorong Percepatan Pembangunan di Papua
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, peluncuran keduanya menjadi momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan penentu kemajuan kawasan itu di masa mendatang. RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang Wilayah Papua. "Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah,” terang Ma'ruf, dalam peluncuran RIPPP dan SIPPP di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dikuitip dari keterangan resmi Jumat (7/6). Peluncuran program ini mendapat dukungan Skala, program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar. Kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.