KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Pemerintah Malaysia tengah menghadapi dilema terkait superyacht bernama Equaminity. Yacht mewah yang dirampas pemerintah terkait kasus penyelewengan dana dan pencucian uang 1Malaysia Development Bhd (1MDB) ini telah memboroskan keuangan negara. Jutaan ringgit Malaysia telah dikeluarkan untuk berbagai keperluan.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara akibat kasus ini makin menarik perhatian dari parlemen. Termasuk untuk mengejar pihak-pihak lain yang terlibat dari kejahatan yang dilakukan 1MDB.

Kapal pesiar seharga US$ 250 juta ini memang memiliki segudang fasilitas. Mulai dari pusat kebugaran, spa, sauna hingga bioskop. Pemerintah Malaysia saat ini berencana melelangnya untuk mendapatkan kembali miliaran ringgit yang hilang akibat korupsi.

Proses penawaran bagi yatch tersebut akan dilakukan hingga 28 November. Pembeli yang berminat harus membayar deposit sebesar US$ 1 juta agar bisa ambil bagian dalam proses lelang. Untuk menjaga kondisi kapal, Equaminity dipindahkan ke pelabuhan Langkawi.

Seperti dikutip Straittimes.com, Menteri Keuangan Malayasia Lim Guan Eng menyebut pemerintah telah menghabiskan dana sebesar RM 3,5 miliar alias setara US$ 1,15 juta untuk Equiminity. Dana sebesar itu dikeluarkan sejak penyitaan pada Agustus lalu hingga 10 Oktober kemarin.

Dalam jawaban tertulis Lim kepada parlemen, dana sebanyak itu dipakai untuk biaya layanan pelabuhan, biaya hukum, tenaga kerja, hingga biaya perawatan kapal pesiar tersebut. Sebelumnya anggota parlemen dari Tanjong Karang, Sri Noh Omar mempertanyakan pemerintah soal status terbaru Equiaminity. Termasuk dana yang harus dikeluarkan untuk perawataanya.

Lim mengatakan 1MDB telah mendapat perintah pengadilan untuk menunjuk Winterbothams sebagai lembaga penilai dan surveyor untuk kapal yang diduga dibeli dari uang haram tersebut. Dia menambahkan pengadilan juga memerintahkan penunjukan Burgess sebagai broker tunggal untuk membantu dalam penjualan dan proses pemasaran.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga masih melakukan penyelidikan kepada Deloitte Malaysia. Perusahaan tersebut diduga ikut terlibat dalam kasus yang membelit 1MDB dan beberapa nama terkenal termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

"Pengurus 1MDB saat ini sedang menyelidiki masalah ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan masukan dan saran dari kantor Jaksa Agung," kata kementerian dalam jawaban tertulisnya kepada parlemen.

Anggota parlemen lain, Lim Lip Eng juga meminta Institut Akuntan Malaysia (MIA) untuk menyatakan dengan jelas dan segera posisinya pada pihak-pihak yang diaudit oleh salah satu anggotanya tersebut.

Thomas Su anggota parlemen lain menimpali bahwa MIA harus mengambil tindakan tegas karena karena masalah ini. "Tindakan serius harus diambil," katanya.

Editor: Herlina Kartika Dewi