JAKARTA. Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto menyatakan kemacetan di Ibukota pada hari Senin (25/10) kemarin adalah kemacetan yang terparah. Oleh sebab itu, Kuntoro menyatakan perlu penyelesaian segera masalah kemacetan di Jakarta. Sebagai koordinator yang ditunjuk Wakil Presiden (Wapres) Boediono melaksanakan program 17 langkah mengatasi kemacetan Jakarta, Kuntoro mengatakan saat ini sedang menyusun rencana aksi. "Jadi, rencana aksi, menetapkan siapa yang bertanggungjawab dan menetapkan kapan selesainya," kata Kuntoro di kantornya, Selasa (26/10). Namun, Kuntoro enggan menjelaskan kapan rencana aksi itu rampung. Menurutnya waktu dekat akan dilaporkan lagi ke wapres mengenai detail semuanya. "Begitu wapres acc, jalan," katanya. Dalam pelaksanaan rencana aksi itu, pemerintah provinsi juga harus terlibat, yaitu provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat. Sebab, kata Kuntoro, perlu ada interkoneksi antar ketiga pemprov itu untuk mengatasi kemacetan."Kejadian kemarin inilah kejadian puncak menggugah kita untuk berpikir bareng untuk menyelesaikan masalah itu," imbuhnya. Sekadar informasi saja, pemerintah telah menetapkan 17 langkah mengatasi kemacetan di Jakarta, antara lain pemberlakuan electronic road pricing, sterilisasi jalur busway, kebijakan perparkiran, dan menindak kendaraan yang parkir sembarangan. Kemudian, memperbaiki fasilitas jalan, menambah jalur busway, dan restrukturisasi angkutan umum.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kemacetan Jakarta harus diselesaikan!
JAKARTA. Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto menyatakan kemacetan di Ibukota pada hari Senin (25/10) kemarin adalah kemacetan yang terparah. Oleh sebab itu, Kuntoro menyatakan perlu penyelesaian segera masalah kemacetan di Jakarta. Sebagai koordinator yang ditunjuk Wakil Presiden (Wapres) Boediono melaksanakan program 17 langkah mengatasi kemacetan Jakarta, Kuntoro mengatakan saat ini sedang menyusun rencana aksi. "Jadi, rencana aksi, menetapkan siapa yang bertanggungjawab dan menetapkan kapan selesainya," kata Kuntoro di kantornya, Selasa (26/10). Namun, Kuntoro enggan menjelaskan kapan rencana aksi itu rampung. Menurutnya waktu dekat akan dilaporkan lagi ke wapres mengenai detail semuanya. "Begitu wapres acc, jalan," katanya. Dalam pelaksanaan rencana aksi itu, pemerintah provinsi juga harus terlibat, yaitu provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat. Sebab, kata Kuntoro, perlu ada interkoneksi antar ketiga pemprov itu untuk mengatasi kemacetan."Kejadian kemarin inilah kejadian puncak menggugah kita untuk berpikir bareng untuk menyelesaikan masalah itu," imbuhnya. Sekadar informasi saja, pemerintah telah menetapkan 17 langkah mengatasi kemacetan di Jakarta, antara lain pemberlakuan electronic road pricing, sterilisasi jalur busway, kebijakan perparkiran, dan menindak kendaraan yang parkir sembarangan. Kemudian, memperbaiki fasilitas jalan, menambah jalur busway, dan restrukturisasi angkutan umum.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
