KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pemerintah daerah (Pemda) ikut menanggung pembiayaan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal dan belum siap menanggung beban anggaran tambahan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa pelibatan Pemda dalam skema pensiun ASN perlu mempertimbangkan kondisi keuangan di tingkat daerah yang sangat bervariasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), hanya sedikit provinsi di Indonesia yang tergolong memiliki kapasitas fiskal tinggi. Sementara sebagian besar kabupaten dan kota masih mengandalkan transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

KB Bank Umumkan Perubahan Nama Legal Perusahaan Menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Tanggung Anggaran pensiunan ASN

“Jika melihat kapasitas fiskal daerah saat ini, masih diperlukan waktu, terutama jika regulasi tersebut mau dipukul rata ke semua Pemda,” ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (11/7).

Yusuf juga menyoroti bahwa implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku sejak 2022 masih dalam tahap transisi. Sejumlah daerah belum siap secara kelembagaan maupun regulasi teknis.

Menurutnya, jika pemerintah tetap ingin mendorong kontribusi Pemda dalam pendanaan pensiun ASN, maka perlu disusun tahapan yang jelas, realistis, dan tidak membebani layanan dasar kepada masyarakat.

“Jika pemerintah pusat ingin mendorong Pemda ikut serta dalam pembiayaan pensiun ASN, pendekatannya harus bertahap dan mempertimbangkan kesenjangan fiskal antarwilayah,” tuturnya.

Baca Juga: Usulan Usia Pensiun ASN Diperpanjang, Menpan RB Singgung Ketersediaan Anggaran

Menurutnya, strategi yang bisa diambil antara lain menyusun roadmap yang realistis, memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), membentuk dana cadangan pensiun, serta melakukan penyesuaian belanja daerah tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, dukungan dari pusat berupa insentif fiskal juga dinilai krusial untuk mendorong keterlibatan Pemda secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News