KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan mengatakan Bandara Udara Komodo di Labuan Bajo akan menjadi pilot project kerjasama pemerintah dengan badan usaha (public private partnership/PPP).

Sebab bandara tersebut memiliki daya tarik yang dianggap mampu menyedot kunjungan wisatawan. Saat ini bandara itu dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melaksanakan market sounding untuk persiapan pelaksanaan PPP pada Bandara Komodo tersebut dengan mengundang berbagai kalangan.

Baik itu di bidang perbankan, infrastruktur, operator bandar udara, konsultan, manufaktur dan stakeholder terkait. Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Pramintohadi Sukarno, proyek kerjasama ini merupakan upaya pemerintah  merealisasikan poin ketujuh Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

"Hal ini untuk mensiasati keterbatasan anggaran dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan di bandar udara," jelasnya, Jumat (28/9).

Dalam hal ini Ditjen Hubungan Udara menggandeng PT Surveyor Indonesia untuk melaksanakan studi kelayakan terhadap Bandara Komodo. Nantinya Surveyor Indonesia akan memberikan justifikasi yang tepat terhadap kelayakan proyek kerjasama ini terutama dari sisi finansialnya.

Pramintohadi juga mengupayakan skema pendanaan kreatif dengan menggandeng badan usaha sebagai mitra kerjasama. Skema PPP menjadi pilihan utama khususnya dalam mengeksekusi program-program percepatan pengembangan dan pembangunan bandara.

"Dengan naiknya peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi (ease of doing business), kami sebagai langkah awal, tentu saja kami melakukan pemilihan objek kerjasama dengan hati-hati. Terutama dalam menentukan bandar udara yang dinilai layak secara komersial. Serta berpotensi menjadi sumber tarikan baru tidak saja terhadap pangsa pasar nasional namun juga internasional," tambah dia.

Kemhub pun berharap upaya kerjasama ini dapat berhasil dan menjadi momentum dalam menarik minat calon investor lainnya. Mengingat saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengkaji potensi pelaksanaan skema KPBU pada beberapa bandar udara lainnya.

"Kami juga mengharapkan kesediaan para stakeholder yang datang sebagai calon mitra tersebut untuk dapat menyampaikan letter of intent (LOI) serta dapat berpartisipasi pada proses pelelangan selanjutnya," katanya.

Sementara itu, Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Polana B Pramesthi menjelaskan bahwa pengembangan Bandar Udara Komodo, tergolong sebagai proyek brown field. Dalam rencana induk pengembangan Bandara Komodo tahun 2014 telah ditetapkan tahapan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan oleh bandara ini dan tahun 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan Labuan Bajo dan Kawasan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Bandara Komodo telah ditetapkan menjadi KSPN, karenanya ia memiliki nilai strategis pembangunan ekonomi pariwisata bagi daerah setempat dan pembangunan ekonomi Indonesia di sektor pariwisata”, jelas Polana.

Polana menjelaskan detail time line proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, pada bulan September 2018 ini telah dilakukan penyusunan studi kelayakan. Lelang KPBU akan dimulai pada Oktober 2018 dan penetapan hasil lelang KPBU pada November 2018.

Selanjutnya tanda tangan kontrak KPBU pada Desember 2018. Dan diharapkan financial close dan masa transisi dapat terjadi pada semester I 2019 sehingga konstruksi dan masa operasi bisa dimulai pada semester II 2019.

“Diharapkan pada semester II Tahun 2019 proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo dapat mulai beroperasi dan mulai konstruksi untuk pengembangan-pengembangan yang ditargetkan”, imbuh Polana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat