Kembangkan Food Estate, Pemerintah Gandeng Belanda, China dan Taipei



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program lumbung pangan atau yang biasa dikenal dengan food estate terus dikembangkan pemerintah. Kali ini pemerintah menggandeng sejumlah negara seperti China, Belanda dan Taipei untuk turut mensukseskan program food estate Indonesia.

“Kolaborasi dengan mitra luar negeri juga menjadi bagian dari upaya percepatan pengembangan food estate ini. Beberapa penjajakan telah dilakukan di antaranya dengan China, Belanda, dan Taipei,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Rakornas BMKG secara daring, Senin (8/8).

Lebih lanjut Luhut bilang, pemerintah akan terus melakukan optimalisasi food estate. Mengingat program food estate telah masuk dalam program strategis nasional tahun 2022 – 2024.


Luhut menambahkan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan food estate di dua wilayah yaitu Kalimantan tengah sebesar 29.000 hektar dan Sumatra Utara sebesar 20.000 hektar.

Selain itu juga ada ada di wilayah papua seluas 210.000 hektar dan di NTT ada 10.000 hektar dan 15.000 hektare.

Baca Juga: Pengembangan Food Estate, Pengamat Minta Pelibatan Petani Tak Hanya Sebagai Buruh

Sementara pada sektor perikanan, pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan dengan program sentra kelautan perikanan terpadu.

“Khususnya di pulau – pulau terluar dan kawasan perbatasan” kata Luhut.

Selanjutnya Luhut juga meminta kepada BMKG agar dapat mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan terkait monitoring prediksi dan peningkatan dini kondisi cuaca iklim ekstrem.

Dan juga berkontribusi secara strategis pada pilar untuk ketersediaan pangan dan penanggulangan rawan pangan nasional.

Luhut menyampaikan bahwa BMKG memiliki peran kunci di wilayah sentra pertanian dalam memberikan penyediaan informasi melalui pengamatan cuaca dan iklim.

“Tidak hanya itu, penguatan kapasitas pemodelan yang sekarang dibuat terus oleh BMKG dilakukan terus pembaruan, serta lain informasi agroklimat dan cuaca maritim, dan peningkatan literasi end user bagi petani dan nelayan ini benar-benar sangat diperlukan,” pungkas Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari