KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pariwisata (Kempar) menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) untuk membangun Kawasan Ekononi Khusus (KEK) Pariwisata di beberapa daerah. Sekretaris Kemkop UKM Meliadi Sembiring menegaskan bila satu destinasi wisata di daerah mengalami peningkatan kualitas, maka kinerja koperasi dan UMKM juga ikut meningkat. Selanjutnya rasio kewirausahaan juga akan ikut terkerek naik.

Lanjut Meliadi, terdapat tiga poin dalam kerja sama ini, pertama, mendorong akses pemasaran melalui gedung Smesco Indonesia yang menjual produk unggulan seluruh provinsi di Indonesia. Kedua, pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Pembiayaan akan difokuskan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga murah 7%, KUR khusus pariwisata, KUR Mikro, dana bergulir dari LPDB Kemkop UKM. Ketiga, meningkatkan kapasitas usaha dan pelaku usaha KUMKM sektor pariwisata.

"Kami ingin mengembangkan destinasi wisata dan meningkatkan kualitas seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata. Dengan begitu, devisa negara yang dihasilkan dari sektor pariwisata akan menetes ke bawah dan dinikmati oleh seluruh pelaku usaha koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor pariwisata. Ada travel agent, guide, toko souvenir, dan sebagainya," kata Meliadi dalam keterangan tertulis, Minggu (30/9).

Meliadi juga menyebut bahwa homestay di wilayah destinasi wisata di Indonesia akan turut terangkat kinerja usahanya. Lantaran tiidak semua turis asing menginap di hotel berbintang. Ada juga yang menggunakan homestay sambil menikmati langsung budaya lokal setempat. Meliadi menilai, ini merupakan peluang besar bagi pelaku Koperasi dan UKM.

Meski begitu, Menpar Arief Yahya mengakui, investasi pengembangan pariwisata di Indonesia masih terkendala masalah perizinan yang rumit. Sebab, masih ada daerah yang mempersulit kehadiran investor dalam hal perizinan.

"Ini yang akan menurunkan tingkat daya saing investasi Indonesia. Oleh karena itu, saya akan membantu daerah bila ada yang mengajukan diri membuka KEK Pariwisata. Dengan KEK akan tercipta one stop services, termasuk masalah perizinan", pungkas Menpar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie