KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mengkritisi langkah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara dalam upaya pengembangan potensi PLTA.

Ketua APLTA Riza Husni mengungkapkan, Kementerian ESDM sebaiknya melibatkan Kementerian BUMN dalam pembuatan regulasi demi memperjelas arah pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

"Tanpa keterlibatan Menteri BUMN, program yang dicanangkan ESDM makin jauh dari harapan,"ujar Riza kepada Kontan.co.id (Selasa (5/1).

Riza mengatakan, perlunya keterlibatan Kementerian BUMN demi memastikan PLN terlibat aktif dalam pengembangan EBT khususnya PLTA.

Baca Juga: Kembangkan energi panas bumi, anak usaha PLN gandeng anak usaha Pertamina

Menurut Riza, jika nantinya Perpres Harga Listrik EBT terbit, berpotensi tidak optimal pelaksanaannya pasalnya PLN tidak berkenan menjalankan penugasan.

Riza melanjutkan, skema kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah tergolong tidak menarik bagi PLN. Adapun, skema kompensasi yang dimaksud yakni kompensasi akan diberikan pemerintah kepada PLN jika ada gap selisih harga EBT dengan biaya pokok penyediaan (BPP).

"Buat PLN itu tidak menarik, kompensasi berdasar BPP itu sia-sia, tidak efektif,"jelas Riza.

Skema kompensasi yang ditawarkan sebaiknya kompensasi diberikan jika harga EBT lebih tinggi dari harga energi fosil, dan ini akan lebih menarik.

Ia mencontohkan, di Sumatera Utara harga energi hidro di bawah Rp 1.000 sementara BPP mencapai Rp1.500. PLN menjual dengan tarif dasar listrik (TDL) Rp.1.400.

Riza menjelaskan kondisi ini membuat PLN lebih memilih membangun pembangkit energi fosil ketimbang EBT khususnya PLTA.

Ia melanjutkan, dari pemetaan yang dilakukan bersama Kementerian ESDM, ada potensi total mencapai 14 GW PLTA yang bisa dikembangkan dan akan terserap produksi listriknya. Kendati demikian hingga saat ini tercatat pemanfaatannya baru mencapai di bawah 400 MW.

Baca Juga: PLN dapat pendanaan US$ 500 juta dari Bank Dunia untuk kembangkan EBT

Editor: Khomarul Hidayat