KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PLN Indonesia Power sebagai satu-satunya subholding PT PLN (Persero) yang mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) melaporkan dalam lima tahun terakhir melalui anak usahanya, PLN Indonesia Geothermal telah menghasilkan energi hijau sebesar 5,6 GWh yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 4.760 ton CO2e.

PLN IP juga mengungkap bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2024-2035, pihaknya mencanangkan sebanyak 76% atau 52,9 GW dari target tambahan pembangkit dari energi terbarukan dan storage. Ini menunjukkan arah kebijakan yang kuat menuju pengurangan emisi dan pemanfaatan sumber daya energi bersih.

Adapun, khusus untuk panas bumi, pemerintah mengalokasikan kapasitas sebesar 5,2 GW, dengan target pencapaian kapasitas terpasang 0,9 GW hingga tahun 2029.

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Baca Juga: WK Panas Bumi yang Dilelang Tahun Ini Meningkat, Penyerapan PLN Jadi Kunci

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menegaskan bahwa pemanfaatan panas bumi menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi dan mengurangi emisi karbon.

“Kami memandang panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi di Indonesia. Dengan kapasitas teknis dan infrastruktur yang kami miliki, serta peran PLN Indonesia Geothermal sebagai key player PLTP di tanah air, kami siap mengoptimalkan potensi yang ada,” ujar Edwin dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Selasa (03/06).

Selain panas bumi, PLN Indonesia Power juga siap mengembangkan berbagai potensi EBT lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta membuka ruang kolaborasi investasi melalui inisiatif Hijaunesia dan Hydronesia.

Baca Juga: ESDM Umumkan 10 Wilayah Kerja Panas Bumi yang Dilelang Tahun 2025, Ini Daftarnya

Dengan peran strategis tersebut, PLN Indonesia Power terus bertransformasi menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Sebelumnya, dalam peluncuran RUPTL, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa energi terbarukan seperti panas bumi harus menjadi prioritas pembangunan nasional ke depan.

Pemerintah mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri kelistrikan, berani mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Pemerintah konsisten dalam mendorong energi terbarukan sebagai bentuk dari transisi energi," tegas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News