KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan menggandeng pemerintah daerah selaku mitra strategis.

“Dalam empat tahun terakhir, pemerintah secara besar-besaran membangun infrastruktur. Ke depan, pembangunan infrastruktur tidak akan terlalu banyak berubah polanya. Saat ini, kita perlu membicarakan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi. Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan pengembangan vokasi SMK ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (7/12).

Pengembangan vokasi SMK ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet pada 7 Agustus 2018. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menegaskan pengembangan vokasi sangat penting, dengan meningkatkan kemitraan dengan industri, upgrading ketenagakerjaan, sekaligus upgrading di kementerian-kementerian terkait.

Rakor ini merupakan lanjutan dari rakor sebelumnya pada 9 November 2018, sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi tersebut. Kemko Perekonomian bertugas merumuskan pembangunan SDM, termasuk kebutuhan jumlah SDM, lokasi atau daerah yang membutuhkan SDM, strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kementerian/lembaga yang melaksanakan strategi pembanguan SDM tersebut.

“Rapat ini menjadi landasan kita untuk memperkuat komitmen, karena pemerintah serius untuk melakukan pengembangan vokasi SMK ini,” tambah Darmin.

Darmin menegaskan, pemerintah akan membuat kelembagaan program vokasi SMK dengan kurikulum yang disesuaikan dengan modul yang dikembangkan di SMK. Modul tersebut harus ditentukan secara jelas sesuai dengan spesifikasi keahlian yang dipelajari di SMK, baik untuk kurikulum normatif, adaptif, sekaligus produktif, dengan proporsi yang efektif.

“Pemerintah akan mengambil porsi besar untuk mendidik guru SMK melalui training for trainers. Percuma memiliki kurikulum yang baik tanpa dijalankan oleh guru dengan kualitas yang baik juga,” tegas Darmin.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rudy Salahuddin menambahkan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan melakukan identifikasi terhadap lima hal. Pertama, prioritas sektor atau komoditas yang akan didorong untuk pengembangan SMK. Kedua, penentuan prioritas daerah berdasarkan sektor atau komoditas yang akan didorong untuk kegiatan vokasi.

Ketiga, profil SMK yang ada saat ini sesuai dengan sektor atau komoditas tersebut. Keempat, profil industri yang ada saat ini yang mendukung sektor atau komoditas dimaksud. Lalu kelima kondisi guru, sertifikasi kompetensi dan pemagangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi