KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemahaman para aparatur negara terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tujuannya, agar aturan yang ada sejalan dengan WTO tapi tetap mengamankan kebijakan nasional. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, kebijakan nasional telah beberapa kali diprotes karena dianggap berbenturan dengan komitmen internasional Indonesia sejak bergabung dengan WTO pada 1995. Sehingga pemerintah harus menuruti kehendak WTO. Namun demikian, bukan berarti pemerintah Indonesia kehilangan pijakan mengatur pembangunan nasional. “Pemerintah berkomitmen mengamankan kebijakan nasional agar pembangunan terus berjalan, sektor-sektor industri nasional diberi akses untuk tumbuh berkembang dan seluruh pelosok nusantara harus dimajukan bersama,” tegasnya dalam siaran pers, Kamis (18/10).
Kemdag: Kebijakan nasional harus seiring dengan WTO
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemahaman para aparatur negara terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tujuannya, agar aturan yang ada sejalan dengan WTO tapi tetap mengamankan kebijakan nasional. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, kebijakan nasional telah beberapa kali diprotes karena dianggap berbenturan dengan komitmen internasional Indonesia sejak bergabung dengan WTO pada 1995. Sehingga pemerintah harus menuruti kehendak WTO. Namun demikian, bukan berarti pemerintah Indonesia kehilangan pijakan mengatur pembangunan nasional. “Pemerintah berkomitmen mengamankan kebijakan nasional agar pembangunan terus berjalan, sektor-sektor industri nasional diberi akses untuk tumbuh berkembang dan seluruh pelosok nusantara harus dimajukan bersama,” tegasnya dalam siaran pers, Kamis (18/10).