JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) melakukan penyisiran berbagai aturan main yang bisa menghambat investasi dan ekspor. Ini merupakan langkah awal dari niat pemerintah menderegulasi aturan yang menghambat roda perekonomian.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemdag Karyanto Suprih mengatakan, sasaran utama deregulasi adalah membantu industri yang memiliki orientasi ke pasar ekspor.

"Yang penting mendorong industri untuk ekspor. Kebijakan untuk industri dan investasi berorientasi ekspor didorong terus," kata Karyanto, akhir pekan lalu.

Tidak Hanya Diskon, BCA Expo 2025 Turut Pamerkan Aktivitas Keberlanjutan

Sayangnya, Karyanto belum bisa membeberkan berapa aturan di Kemdag yang akan dirombak demi mendorong ekspor.

Namun, dia mencontohkan salah satu kebijakan yang akan dihapus adalah aturan tentang wajib label untuk produk bahan baku.

Karyanto bilang, kebijakan penghapusan wajib label bagi produk bahan baku ini diambil lantaran tak memberi manfaat signifikan bagi industri dalam negeri.

Menurut dia, produk bahan baku tidak langsung dikonsumsi masyarakat, tetapi harus diolah lagi, sehingga tidak akan mengganggu masyarakat.

Wajib label bagi bahan baku industri malah dinilai menghambat kegiatan produksi. Penghapusan ketentuan itu diharapkan bisa membantu industri domestik.

"Impor (bahan baku) kalau bisa bantu bahan baku lokal jadi terbantu," kata Karyanto.

Sekadar catatan, beleid wajib label tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, terutama untuk produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia.

Meski wajib label untuk bahan baku dihapus, Kemdag masih mewajibkan label bagi impor produk jadi.

Kebijakan itu mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan selama ini sesuai dengan syarat Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup (K3L).

Kemdag menargetkan, deregulasi atas berbagai beleid di Kemdag akan rampung kurang dari sebulan ini. Setelah itu, Kemdag akan melaporkan ke Menko Perekonomian.

Catatan saja, pemerintah telah menghitung setidaknya ada 154 aturan hukum yang dinilai menghambat ekonomi sehingga perlu dirombak.

Perombakan aturan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merespons pelemahan ekonomi global dan nasional yang terjadi saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News