KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) membantah adanya penghentian layanan publik yang terjadi pada 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi. Kemdagri telah lakukan inspeksi mendadak (sidak) memastikan hal tersebut.

Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemdagri Akmal Malik mengatakan, pemerintah membentuk Tim terpadu dan melakukan pemantauan atau peninjauan langsung atau sidak untuk melakukan klarifikasi di lapangan pada tanggal 30 Juli 2018.

Kemudian pada tanggal yang sama Ditjen Otda melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Otda, dan rapat tersebut dihadiri oleh unsur pejabat dari Ditjen Otonomi Daerah, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

“Kesepakatan rapat, dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur pejabat dari Ditjen Otonomi Daerah, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk melaksanakan Sidak selama dua hari, dari tanggal 30 - 31 Juli 2018,” ujarnya pada saat Konferensi Pers, di Gedung Kemdagri, Rabu (1/8).

Dia menjelaskan Hasil sidak tersebut, Tim Kemdagri melakukan peninjauan ke Kantor Kecamatan Bekasi Barat yang dilanjutkan ke kelurahan Bintara Jaya, dan Kelurahan Kranji. Lalu, Di Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Tim bertemu dengan Camat beserta jajarannya dan demikian pula di Kantor Kelurahan Bintara Jaya dan Kelurahan Kranji, Tim bertemu dengan Lurah beserta Jajarannya.

Berdasarkan fakta di lapangan dan hasil wawancara bahwa pelayanan Publik berjalan Normal. Sama halnya ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di kantor tersebut hadir.

“Dibuktikan kehadiran seluruh pejabat dan staf, sesuai dengan Daftar Hadir ASN dan dokumen daftar registrasi pelayanan yang dilaksanakan oleh ketiga kantor tersebut, dan termasuk pada tanggal 27 Juli 2018,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News