JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tengah mengevaluasi 5.000-an peraturan daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, evaluasi ini dilakukan untuk menertibkan keberadaan peraturan daerah yang selama ini banyak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Bukan hanya itu saja, evaluasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah, berkaitan dengan perijinan investasi. "Kami inventarisasi kembali, sebab banyak daerah yang seenaknya sendiri membuat peraturan daerah, seperti Peraturan Bupati Lombok Timur. Dievaluasi ya kami tolak, kalau dibiarkan akan jadi acuan seluruh peraturan daerah di Indonesia dan keenakan pegawai laki-laki nanti," kata Tjahjo, Kamis (6/11). Tjahjo mengatakan bahwa sebelum mengevaluasi lima ribu peraturan daerah tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengevaluasi tiga ribu peraturan daerah. "Tiga ribu itu kami minta batalkan, kami minta revisi kembali karena ada klausul yang tidak pas," katanya.
Kemdagri evaluasi 5.000 Perda bermasalah
JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tengah mengevaluasi 5.000-an peraturan daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, evaluasi ini dilakukan untuk menertibkan keberadaan peraturan daerah yang selama ini banyak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Bukan hanya itu saja, evaluasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah, berkaitan dengan perijinan investasi. "Kami inventarisasi kembali, sebab banyak daerah yang seenaknya sendiri membuat peraturan daerah, seperti Peraturan Bupati Lombok Timur. Dievaluasi ya kami tolak, kalau dibiarkan akan jadi acuan seluruh peraturan daerah di Indonesia dan keenakan pegawai laki-laki nanti," kata Tjahjo, Kamis (6/11). Tjahjo mengatakan bahwa sebelum mengevaluasi lima ribu peraturan daerah tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengevaluasi tiga ribu peraturan daerah. "Tiga ribu itu kami minta batalkan, kami minta revisi kembali karena ada klausul yang tidak pas," katanya.
