JAKARTA. Kementerian Agama belum bisa memastikan bantuan hukum kepada Menteri Agama, Suryadharma Ali yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaran haji tahun anggaran 2012-2013.

Irjen Kementerian Agama, M.Jasin menuturkan, pihaknya masih akan mengevaluasi terlebih dahulu bantuan hukum untuk Suryadharma Ali tersebut.

"Kalau bantuan hukum dari uang negara, kan, ada aturannya, harus clear dulu," kata M. Jasin, di kantornya, Jumat (23/5).

Menurut Jasin, jika bantuan hukum untuk Suryadharma diberikan oleh Kemenag, maka uang yang digunakan berasal dari APBN. Sehingga, harus dicermati terlebih dulu peraturannya.

Yang pasti, Jasin menambahkan, untuk kasus hukum orang nomor satu di Kemenag itu, pihaknya menyerahkan semua prosesnya kepada KPK.

"Kita tidak ragu terhadap KPK, yang sudah menangani ribuan kasus (korupsi)," katanya.

Menurut Jasin, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan , penggeledahan dan penyadapan. Sehingga, kata dia, bisa saja terjadi Irjen tak menemukan pelanggaran tapi KPK menemukannya.

KPK tentu memiliki pertimbangan sendiri dan bukti-bukti, sehingga menjadikan Suryadharma Ali sebagai tersangka.

"Ini sama sekali tidak politis, saya delapan tahun di KPK tak ada urusan politis," tegas Jasin. Diketahui, Suryadharma merapat ke pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan