KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak.

Hal itu ia sampaikan, berkenaan dengan rancangan pemerintah yang sedang menggodok rancangan peraturan optimalisasi pengumpulan zakat bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim.

Menurutnya, dengan ikut zakat, penghasilan kena pajak ASN muslim dapat berkurang. Adapun hal tersebut telah diatur dalam UU No.23/2011 sudah diatur bahwa zakat yang ditunaikan bisa menjadi pengurang dari penghasilan kotor.

"Jadi, kalau sudah mengeluarkan zakat, berapa pun besaran zakat bisa mengurangi penghasilan terkena pajak, ini amanat UU," jelas Lukman di Jakarta, Rabu (7/2).

Kendati begitu, pihaknya masih belum bisa membeberkan bagaimana teknis dan mekansime sari pemotongan tersebut. Sebab, peraturannya sendiri masih dalam kajian dan sedang mendengarkan pendapat dari beberapa pihak.

Sekadar tahu saja, pengenaan zakat ini nantinya akan dipotong langsung 2,5% dari penghasilan ASN muslim. Meski begitu Lukman menegaskan, hal tersebut bukanlah suatu paksaan.

"Jadi sebelum dipotong, ASN akan dimintai persetujuannya terlebih dahulu, jadi bagi yang tidak mau pun bisa mengajukan keberatan," tambahnya.

Sehingga, dalam peraturan tersebut pemerintah hanya akan memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan ibadah zakat. "Sama halnya seperti haji, pemerintah memfasilitasi warga negaranya untuk berhaji," tambah Lukman.

Pihaknya menegaskan, pemotongan zakat ini sebetulnya bukanlah produk baru dari pemerintah. Sebelumnya, zakat juga diatur dalam UU 23/2011 tentang Pengelolaan zakat, PP 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat, Inpres No.3/2014 dan Permenag No.52/2014.

Bahkan, menurutnya sudah ada beberapa daerah yang memberlakukan pemotongan zakat dalam penghasilan para ASN. Dengan begitu, Kemenag perlu memfasilitasi dan mengintegrasi semuanya untuk lebih optimal dalam menghimpun dana-dana zakat dari kalangan ASN muslim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto