KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mendorong reformasi sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berpihak pada pembangunan negara berkembang, menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan diselenggarakan di Kamerun pada Maret 2026.

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, pada KTM WTO ke-14, Indonesia akan mengambil peran sebagai negara kunci dalam memperjuangkan reformasi sistem perdagangan multilateral yang lebih berkeadilan.

“Hal ini sejalan dengan misi konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perdagangan yang adil,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025) lalu.

BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun

Baca Juga: WTO Menangkan Indonesia, Ekspor Baja Nasional Berpeluang Menguat ke Eropa

Roro juga menegaskan, Indonesia akan secara aktif mengawal sejumlah isu prioritas. Pertama, reformasi WTO khususnya pada fungsi penyelesaian sengketa. Isu kedua ialah kepastian hukum atas kebijakan cadangan pangan publik (public stockholding) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, Roro menyebut, Indonesia memperjuangkan perlindungan nelayan kecil dalam pembahasan subsidi perikanan. Kemudian, Indonesia mendorong pengaturan niaga-el (e-commerce) yang tetap menjaga kedaulatan digital dan ruang fiskal nasional, fasilitasi investasi yang berorientasi pada pembangunan.

Indonesia juga menuntut agar moratorium penerapan Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) pada The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) diperpanjang atau dihapuskan selamanya.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Djatmiko Bris Witjaksono melanjutkan, WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia memiliki peran sangat penting dalam perdagangan internasional.

Baca Juga: Indonesia Desak Uni Eropa Hapus Bea Masuk Biodiesel Usai Menang Gugatan di WTO

Forum yang membahas masa depan WTO ini pun disebut menjadi sarana untuk memproyeksi dinamika perdagangan multilateral Indonesia di tengah ketidakpastian.

“Forum ini menjadi bagian dari proses pemerintah dalam menerima masukan dan pandangan tentang bagaimana sebaiknya Indonesia berkiprah di WTO. Perjuangannya tidak mudah, tetapi kita harus optimistis di tengah situasi yang sangat kompleks,” kata Djatmiko.

Baca Juga: Putusan Panel WTO Bisa Memperluas Akses Pasar Produk Minyak Sawit Indonesia

Selanjutnya: GoPay Sediakan Info Kilas Balik Keuangan 2025 Pengguna

Menarik Dibaca: Sambut Libur Akhir Tahun, BXSea Bintaro Sajikan Atraksi Bawah Laut Bertema Natal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News