KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diduga asal impor senilai sekitar Rp10 miliar di Pekanbaru, Riau. Pemusnahan dilakukan sebagai langkah melindungi konsumen dari ancaman kesehatan dan industri di dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, hal tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang telah dilakukan pihaknya secara berkelanjutan.

"Sebagai respons dan salah satu tanggung jawab kami atas semakin maraknya perdagangan pakaian bekas, alas kaki, dan tas asal impor yang tidak sesuai ketentuan, kami melakukan Pemusnahan sebanyak 730 bal pakaian, alas kaki, dan tas bekas dengan nilai mencapai Rp10 miliar," kata Zukifli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/3).

Baca Juga: Mendag Sebut Bisnis Baju Bekas di Pasar Senen Harus Ditindak, Ini Alasannya

Selain sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Pemusnahan ini juga langkah tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi.

"Arahan presiden sangat tegas agar industri dalam negeri dan UMKM ini dijaga dan harus dilindungi dari serbuan pakaian bekas, alas kaki, dan tas bekas asal impor. Kemendag secara rutin memantau dan mengawasi peredaran pakaian bekas ini dan melakukan penegakan hukum dengan memusnahkannya, tutur Zulkifli.

Ia menegaskan, pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Adapun langkah selanjutnya ialah edukasi dan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan. Ia berharap, konsumen lebih mengutamakan beli pakaian baru hasil industri dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pasalnya menurut Zulkifli, produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren. Tingginya penggunaan produk dalam negeri juga bisa menekan peredaran pakaian bekas.

Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Moga Simatupang mengungkapkan, dari hasil pengembangan sementara, ditengarai pakaian, sepatu dan tas bekas tersebut diperoleh dari supplier yang berlokasi di Batam.

Saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

"Saya minta hentikan praktik jual beli barang-barang bekas asal impor di wilayah NKRI, karena komitmen PKTN dan seluruh instansi terkait hal ini adalah akan menindak dengan tegas dan memusnahkannya," ujar Moga.

Baca Juga: Masalah Impor Pakaian Bekas Kembali Mengemuka, Apa Kata Bea Cukai?

Langkah perlindungan konsumen dan industri dalam negeri dari masuknya pakaian bekas juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

KemenKopUKM bersama para pelaku e-commerce seperti Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan Tiktok menyepakati komitmen dalam memberantas praktik thrifting dan perdagangan pakaian bekas impor dalam platform mereka masing-masing.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengungkapkan, telah disepakati tiga poin komitmen. Pertama, seluruh platform e-commerce meminta kepada seller-nya untuk mematuhi aturan perundang-undangan.

"Sudah ada aturan jelas untuk melarang pakaian bekas impor ilegal untuk masuk dan diperdagangkan di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara terbuka melarang penjualan pakaian bekas impor. Karena thrifting ini jelas banyak dampak negatif kepada UMKM lokal hingga berdampak pada lingkungan," ucap Hanung.

Kedua, KemenKopUKM meminta, mulai hari ini sudah ada peringatan untuk melakukan take down (menurunkan) para penjual pakaian bekas impor. Ia berharap keyword dalam mesin pencari terkait thrifting pakaian bekas impor ilegal di platform e-commerce berkurang minggu depan.

Ketiga, jika sudah ada peringatan dari platform e-commerce ke seller namun tak dipatuhi, KemenKopUKM meminta agar akun atau seller tersebut di-blacklist.

Baca Juga: Kemenperin Berikan Penghargaan Pengguna dan Produsen Produk Dalam Negeri

"Kami meminta platform melakukan take down dan peringatan secara mandiri. Harus ada tim khusus dari idEA untuk mengawasi dan memantau hal ini, dan kemudian melaporkannya kepada KemenKopUKM,” ujarnya.

Hanung menegaskan, pihaknya ingin menyasar pemodal besar dalam hal ini importir pakaian bekas impor ilegal yang sebenarnya berandil besar ketimbang para seller yang basisnya juga merupakan UMKM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto