KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat pengawasan barang impor melalui mekanisme post-border dengan pendekatan berbasis risiko. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan importir sekaligus melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari peredaran barang impor yang tidak memenuhi ketentuan. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pengawasan
post-border dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar domestik.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Perketat Impor Kedelai, Aturan Baru Berlaku Januari 2027 Sepanjang Januari-Oktober 2026, Kemendag mencatat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam pelaksanaan pengawasan
post-border. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67.790 PIB atau 39,75% teridentifikasi sebagai PIB siap inspeksi. Kemendag selanjutnya melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap 28.441 PIB dan pemeriksaan khusus terhadap 733 PIB yang melibatkan 169 pelaku usaha. Hasil pemeriksaan menunjukkan, sebanyak 73 pelaku usaha atau 43,20% telah memenuhi ketentuan. Adapun 96 pelaku usaha lainnya memerlukan tindak lanjut. Sebanyak 51 pelaku usaha masih menjalani proses klarifikasi. Kemendag juga menerbitkan surat perintah penarikan dan pemusnahan barang terhadap 27 pelaku usaha serta surat peringatan kepada 18 pelaku usaha. “Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Moga dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Kementerian ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis, Cek Daftar Lengkapnya Evaluasi pelaksanaan pengawasan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Post-Border Tahun 2026 dan Prioritas Pengawasan Perdagangan Berbasis Risiko di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tertib Niaga Kemendag Sukoco mengatakan, hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan strategi pengawasan, terutama dalam penyusunan profil risiko pelaku usaha dan komoditas impor. “Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas. Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan,” jelas Sukoco. Menurut Sukoco, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran.
Baca Juga: Telkomsel dan Transjakarta Membidik 11.200 Karyawan Melalui Paket TJ Go Kemendag juga perlu memastikan pengawasan mampu mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kepatuhan importir. Untuk memperkuat pengawasan, Kemendag meningkatkan koordinasi dan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW). Integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, dan riwayat kepatuhan pelaku usaha menjadi salah satu fokus penguatan tersebut. Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Purnomo mengatakan, pemanfaatan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai profil risiko importir dan karakteristik barang yang masuk ke Indonesia. “Pengawasan
post-border berbasis risiko perlu didukung pemanfaatan data yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan profil risiko pelaku usaha dan karakteristik barang atau komoditas. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi juga perlu dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan,” ungkap Purnomo.
Baca Juga: PTPN IV dan PGAS Mengembangkan Potensi Bisnis Energi dari Limbah Sawit Melalui integrasi data tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendeteksi potensi ketidakpatuhan lebih dini dan menentukan prioritas pemeriksaan secara lebih terarah. Pendekatan ini juga ditujukan untuk menghindari pemeriksaan berulang terhadap importir yang sama, sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi importir yang telah memenuhi ketentuan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News