KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong peningkatan kredibilitas Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang menjadi rujukan utama pemerintah dalam menilai dinamika harga barang kebutuhan pokok (bapok).

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, tanpa data SP2KP dan standar pelaporan yang seragam, kebijakan harga berpotensi tidak tepat sasaran.

“Kredibilitas data SP2KP akan menentukan langkah kita dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

Budi mengatakan, data SP2KP, yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan.

Baca Juga: Perkuat Akses Ekspor, Kemendag Rampungkan Sejumlah Perjanjian Dagang Tahun Ini

Oleh karena itu, ia turut menyorot pentingnya kolaborasi antar instansi, antara lain dengan BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal S. Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93%. 

Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa kerja sama pemerintah pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional. 

Baca Juga: Mendag Busan Pastikan Dukungan Penuh Kemendag untuk Pasokan Bahan Pangan Program MBG

Meski demikian, Iqbal bilang, masih terdapat sejumlah tantangan ke depan terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan SDM pemantau harga, dan integrasi sistem menuju satu data nasional. 

Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah terus memperkuat pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat. 

“Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga SP2KP tetap kredibel dan menjadi instrumen utama dalam memastikan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Iqbal.

Baca Juga: Kemendag Dukung Kemitraan Dagang ASEAN-Jepang di Era Geoekonomi

Selanjutnya: Dorong Inovasi Hunian, BTN Perluas Roadshow Housingpreneur 2025 Hingga ke Medan

Menarik Dibaca: Ekspor UMKM Indonesia ke Eropa Melesat 87%: Ini Kuncinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News