JAKARTA. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menilai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015, tidak rasional. Penyebabnya, karena belanja untuk gaji pegawai lebih tinggi ketimbang belanja untuk pembangunan.

"Belanja aparaturnya tinggi, tetapi belanja publiknya rendah. Boleh saja belanja pegawai besar, tetapi dalam batas patut dan wajar untuk kebutuhan hidup layak. Kedepankan proporsionalitas berdasarkan kepatutan dan kewajaran," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4/2015).

Donny, sapaan Reydonnyzar, mengatakan, tak rasionalnya penyusunan RAPBD itulah yang membuat Kemendagri kembali melakukan evaluasi.

Bahkan, kata dia, evaluasi kali ini lebih banyak ketimbang evaluasi RAPBD sebelumnya yang melibatkan peran serta DPRD.

"Evaluasinya lebih banyak. Kalau sebelumnya 144 halaman, yang sekarang jadi 280 halaman," ujar dia.

Donny lalu menyoroti anggaran untuk belanja gaji pegawai yang mencapai sekitar Rp 19 triliun, padahal di sisi lain anggaran untuk penanganan banjir hanya sekitar Rp 5 triliun.

Contoh lainnya adalah anggaran untuk pengadaan peralatan kantor yang mencapai Rp 4 triliun. Padahal di sisi lain, anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan hanya Rp 2,9 triliun.

"Rp 4 triliun hanya untuk habis beli mebel, beli komputer. Sementara untuk jalan cuma Rp 2,9 triliun. Kan sangat tidak rasional," kata dia.

Menurut Donny, instansinya sudah meminta agar Pemprov DKI melakukan pengurangan anggaran untuk belanja gaji pegawai, dan mengalihkannya untuk belanja pembangunan.

"Yang kita inginkan adalah proporsionalitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Setidaknya belanja publik harus 70 persen," ucap dia. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa