JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri menegaskan masih melakukan pengkajian untuk Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan dana saksi partai politik agar bisa didanai oleh negara.

"Kita belum membahas itu (Perpres Mitra PPL dan dana saksi parpol, red). Dan sampai saat ini belum dibahas di sini. Memang drafnya sudah dikirim Bawaslu," ujar Mendagri, Gamawan Fauzi, kepada wartawan di Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/2).

Mencermati perkembangan, kata Gamawan, kemendagri belum membahas Mitra PPL dan dana saksi karena pemerintah bukan penyelengara dan pelaksana pemilu. Menurutnya soal Mitra PPL dan dana saksi harus ada pihak yang bertanggungjawab menerima dananya.

Menurutnya, baik dana saksi parpol dan Mitra PPL tidak diatur dalam undang-undang. Untuk Mitra PPL memang diusulkan Bawaslu, dan sudah disepakati Komisi II DPR. Karena itu perlu dicermati satu-persatu bagaimana perpresnya nanti.

"Dua hal ini masih banyak pertimbangannya. Siapa yang bertanggung menerima uang dana saksi, karena tidak mungkin diserahkan ke parpol, tidak mungkin juga langsung diserahkan ke saksi. Prosedurnya dan mekanismenya harus jelas," imbuhnya.

Kemendagri memberikan rekomendasi dengan pertimbangan masukan antara lain dari masyarakat, partai politik, siapa yang akan bertanggung jawab menerima dana saksi, KPU atau Bawaslu.

"Kalau bawaslu tidak mau menerima, bagaimana kita menyalurkan? Jadi harus mencermati secara hati-hati dengan pertimbangan bahwa mekanismenya sudah jelas. Berbagai lembaga sudah diingatkan, belum tahu apakah pembahasannya cepat," kata Gamawan lagi. (Yogi Gustaman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan