KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan pentingnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020. Aturan tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona (Covid-19) tersebut sebagai lanjutan dari arahan Presiden Joko Widodo pada rapat sebelumnya. Upaya pencegahan menjadi alasan penerbitan instruksi Mendagri tersebut. "Maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran Covid-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah," ujar Safrizal dalam keterangan resmi, Rabu (18/11).
Beleid tersebut disampaikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-6 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda. Baca Juga: Mendagri bisa berhentikan kepala daerah yang langgar protokol kesehatan