KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi di berbagai wilayah.

Imbauan tersebut disampaikan setelah pemerintah menemukan bahwa daerah yang aktif menyelenggarakan GPM cenderung mencatat tingkat inflasi lebih rendah dibandingkan daerah yang minim melakukan intervensi pasar.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan sejumlah provinsi yang jarang menggelar GPM justru masuk dalam kelompok daerah dengan tingkat inflasi tertinggi. Sebaliknya, daerah yang rutin melaksanakan GPM mampu menjaga tekanan harga tetap terkendali.

"Provinsi-provinsi yang tidak aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu termasuk provinsi-provinsi yang inflasinya terbesar. Ini adalah kelompok yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah sangat sedikit," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2026).

Baca Juga: Prabowo dan PM India Narendra Modi Sepakati 16 Kerja Sama Strategis, Ini Daftarnya

Sebagai contoh, Tomsi menyebut Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang konsisten menggelar GPM sehingga tingkat inflasinya relatif lebih terjaga.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jawa Tengah telah melaksanakan 892 kali GPM sepanjang Januari–Juli 2026 dengan inflasi sebesar 2,92%. Jawa Barat menggelar 726 kali GPM dengan inflasi 3,08%, Jawa Timur sebanyak 549 kali GPM dengan inflasi 3,36%, dan Sulawesi Selatan melaksanakan 539 kali GPM dengan inflasi 3,56%.

Melihat korelasi tersebut, Tomsi meminta pemerintah daerah yang masih minim menyelenggarakan GPM untuk segera meningkatkan frekuensi pelaksanaannya.

"Saya minta untuk masing-masing provinsi yang nol, satu (kali GPM) ini terus ke atas, tolong ditingkatkan. Sangat signifikan antara aktifnya provinsi, kota, kabupaten melaksanakan GPM dengan angka inflasinya," tegasnya.

Cadangan beras 5,2 juta ton siap untuk intervensi harga

Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, pemerintah mengandalkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang per 7 Juli 2026 mencapai 5,2 juta ton.

Stok tersebut didukung oleh jaringan distribusi Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar intervensi harga dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi gejolak di pasar.

Baca Juga: Defisit APBN Belum Gerus Kas Negara, SiLPA Masih Rp 255,5 Triliun

Sementara itu, Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan pemerintah telah memetakan ketersediaan cadangan pangan hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurutnya, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang tersimpan di gudang Bulog siap dimanfaatkan untuk meredam kenaikan harga komoditas pangan strategis.

"Kalau misalnya di daerah tersebut ada gejolak harga misalnya beras, itu langsung diintervensi oleh BUMN kita melalui Bulog atau ID FOOD yang ada di daerah masing-masing," ujar Sarwo.

Ia menambahkan Bulog saat ini memiliki sekitar 1.500 gudang yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Infrastruktur tersebut dinilai memperkuat kemampuan pemerintah menjaga pasokan pangan, terutama di wilayah Indonesia Timur yang kerap mengalami fluktuasi harga.

Penyaluran beras SPHP capai 431.000 ton

Hingga 3 Juli 2026, Bapanas bersama pemerintah daerah telah melaksanakan 5.566 kali Gerakan Pangan Murah di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota. Sepanjang Juli 2026, pemerintah menargetkan sedikitnya 157 kegiatan GPM tambahan.

Selain menjadi instrumen stabilisasi harga pangan, GPM juga menjadi saluran utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan porsi mencapai 39,6% dari total distribusi.

Baca Juga: Enam KEK Baru Tunggu PP, Pemerintah Klaim Minat Investor Asing Tetap Tinggi

Hingga 7 Juli 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 431.000 ton atau setara 52,1% dari target penyaluran tahun ini yang sebesar 828.000 ton.

Meski inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% atau masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah sebesar 1,5%–3,5%, pemerintah tetap mewaspadai tekanan harga di sejumlah daerah.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan pertama Juli 2026, Papua Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 8,13%, disusul Kalimantan Timur sebesar 4,35% dan Papua Barat Daya sebesar 2,81%.

Pemerintah menilai kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan beras menjadi faktor utama yang mendorong inflasi di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah kembali meminta seluruh daerah memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News