KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) siap ikut sukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan petugas di Dukcapil tetap melayani masyarakat untuk administrasi kependudukan (adminduk) termasuk saat hari-H pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang. "Di daerah yang menggelar pilkada, Disdukcapil setempat tetap buka kantor melayani masyarakat yang mungkin kehilangan KTP untuk dicetak kembali untuk bisa mencoblos," kata Zudan dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Kamis (8/10).
Zudan menambahkan saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemlihan Umum Presiden (Pilpres) yang lalu, Dukcapil juga tetap membuka kantor untuk melayani masyarakat. "Petugas bekerja dengan shift. Petugas yang belum menyoblos, diminta antre menyoblos dulu di kantor. Yangg sudah nyoblos kembali bekerja melayani masyarakat. Itu kita lakukan tradisi ini sejak 2015," jelasnya. Zudan mengakui cukup menemui kesulitan merekam data penduduk di daerah tertentu, utamanya di daerah Papua dan Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Barat. Sementera itu, di wilayah Indonesia bagian barat seperti wilayah Sumatera yang cakupannya lebih rendah dibanding rata-rata nasional adalah di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Baca Juga: Airlangga: Peningkatan kasus Covid-19 tak terkait dengan penyelenggaraan pilkada "Kami mohon dukungan dari semua masyarakat yang ingin mencoblos ayo datang ke Dinas Dukcapil atau beritahu kami agar kami jemput bola mendatangi penduduk," kata Zudan. Khusus pengadaan blanko KTP-el, disampaikan Zudan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengajukan tambahan anggaran untuk penyediaan blanko ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Ibu Menkeu sudah memenuhi tambahan anggaran pengadaan blanko sebanyak 25 juta keping. Maka suket tahun ini kita cetak semua. Disdukcapil Kab/kota saya minta tidak lagi mengeluarkan surat keterangan tanda sudah merekam KTP-el. Setiap orang datang melakukan perekaman KTP-el dan sudah print ready record (PRR) agar segera dicetak KTP-elnya," ungkap Zudan. Berkaca dari hal tersebut, Zudan minta kedisiplinan para Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota menuntaskan perekaman dan pencetakan KTP-el. Sebab blanko sudah tersedia. Kemudian bagi daerah yang blankonya sudah habis diminta segera mengambil ke pusat, bisa juga mengambil via provinsi atau melalui kantor perwakilan di Jakarta.
"Jika stok blanko menipis segera ambil ke pusat. Tidak perlu menunggu sampai blanko habis," tegas Zudan. Di masa pandemi Covid-19 ini, Zudan mengakui ada kendala dalam perekaman data KTP-el. Penduduk yang datang hendak merekam data disebutnya jauh berkurang. Padahal, perekaman data KTP-el menuntut kehadiran fisik warga di hadapan petugas. Meski petugas sudah mengikuti prosedur standar pencegahan Covid, melengkapi diri dengan masker dan face shield serta sarung tangan, warga disampaikan Zudan membatasi diri bila tidak sangat mendesak. "Dibanding tahun lalu jumlah warga yang merekam data KTP-el hanya separuhnya. Berbeda jauh dengan tahun lalu saat mau pileg dan pilpres, tingkat perekaman saat itu naik tinggi sekali," tutur Zudan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .