KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pasalnya, masih ada sekitar 60% dari kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pembahasan anggarannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing. “Bagi kami Kemendagri, tata kelola keuangan daerah yang baik itu sederhana yaitu pertama, APBD harus ditetapkan tepat waktu,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Bina   Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Kamis (28/11).

Baca Juga: DPRD DKI: Dana talangan uang muka rumah DP Rp 0 dipotong karena banyak unit kosong

Ia mengingatkan bahwa APBD sejatinya merupakan instrumen untuk pelayanan publik sehingga tidak boleh terlambat untuk ditetapkan. Menunda penyelesaian APBD, kata Syarifuddin, sama dengan menunda pelayanan publik yang menjadi mandat untuk pemerintah daerah.

Imbauan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ketepatan waktu penetapan APBD juga penting terkait dengan proses penyaluran Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sebab, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), hingga Dana Desa pada tahap pertama mensyaratkan adanya perda APBD. “Kami pemerintah pusat berusaha untuk menyalurkan TKDD secara tepat waktu dengan harapan pemda menyelenggarakan pelayanan publik dan melakukan belanja-belanja secepat mungkin,” tutur Suahasil.

Baca Juga: Sebanyak Rp 261 triliun dana daerah masih menumpuk di bank

Oleh karena itu, Suahasil juga meminta komitmen pemda untuk mematuhi syarat-syarat penyaluran transfer dana ke daerah agar prosesnya berjalan lancar dalam tahun anggaran berjalan.

“DAU biasanya dicairkan seperduabelas di awal lalu secara rutin, DBH juga triwulanan, sedangkan DAK sesuai progres. Semua harusnya rutin, kalau belum rutin silakan saja komplain ke Ditjen Perimbangan Keuangan,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati