KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan dalam periode April hingga Mei 2020 terdapat 3.242 aduan masyarakat atau 92% mengenai bantuan jaring pengamanan sosial (JPS), dari total 3.542 aduan. Sebanyak 1.129 aduan mengenai BLT Dana Desa, dengan rincian April 2020 tercatat ada 518 aduan BLT-DD dan bertambah 611 aduan pada bulan Mei 2020. Sementara itu 2.113 aduan mengenai JPS lainnya, dengan rincian April 2020 sebanyak 1.563 aduan, dan bertambah 550 pada Mei 2020. Baca Juga: Sudah ada 65.711 desa yang menyalurkan BLT dana desa
Melihat jumlah aduan mengenai BLT-DD, Abdul Halim menerangkan jika dilihat dari proporsi maka aduan BLT-DD sebesar 2% dari jumlah desa keseluruhan di Indonesia yaitu 74.953 desa. "Aduan BLT-DD itu 1.129, setara 2% dari total desa 74.953, jadi artinya sebagian besar kebijakan BLT-DD, masih sesuai dengan kebutuhan," kata Abdul Halim saat teleconference perkembangan BLT Dana Desa pada Selasa (16/6). Untuk aduan BLT-DD sendiri disebut Abdul Halim pada April 2020, tertinggi ialah 340 aduan berisi dugaan tidak ada penyaluran BLT-DD. Namun hal tersebut dijelaskannya bahwa pada bulan tersebut program BLT-DD baru saja berjalan sehingga belum menjangkau banyak penerima manfaat. "Pola aduan masyarakat terhadap BLT-DD sesuai kondisi program di lokasi masing-masing desa. Ada 340 aduan di April," jelasnya. Baca Juga: Anggaran perlindungan sosial dalam program PEN sudah terealisasi 28,63%