KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan anggaran Rp 1,48 triliun untuk persiapan pengganti Ujian Nasional (UN).

Rencananya UN akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Oleh karena itu. perlu persiapan sarana dan prasarana dalam menjalankan rencana tersebut.

"Anggaran akan digunakan untuk penyempurnaan asesmen tersebut juga untuk pelatihan yang akan memakan waktu," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (3/9).

Bank Jateng Inisiasi Sinergi Perbankan melalui Treasury Gathering 2025

Baca Juga: Survei SMRC: Mayoritas siswa merasa belajar online cukup banyak masalah

Anggaran untuk pelatihan dan pendampingan guru mencapai Rp 518,8 miliar. Selain itu, untuk asesmen kompetensi minimum dan akreditasi disiapkan dana sebesar Rp 358,2 miliar.

Dari hasil asesmen tersebut akan dilakukan pula pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjutnya yang menggunakan anggaran sebesar Rp 120,2 miliar. Sisanya akan digunakan untuk pengembangan kurikulum. "Sekarang ada tim yang melakukan penyederhanaan kurikulum 2013, tahun 2021 nanti akan mulai kita coba," terang Nadiem.

Pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk asesmen baru tersebut mendapat jatah anggaran Rp 137,8 miliar. Sementara implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah mendapat jatah anggaran Rp  346,9 miliar.

Baca Juga: Nadiem Makarim: Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna tidak pakai APBN sepeser pun

Nadiem menerangkan bahwa perpindahan kurikulum dan asesmen tersebut tidak akan mudah. Oleh karena itu, tahun 2021 mendatang diyakini akan mendapatkan banyak masukan untuk pengembangannya.

"Tidak mungkin lancar karena ini adalah pertama kalinya tahun 2021, akan ada banyak sekali tantangan dan pembelajaran untuk asesmen baru," jelaa Nadiem.

Nadiem menerangkan asesmen baru tersebut akan memberikan kemerdekaan bagi pembelajaran. Nantinya diskriminasi sistemik yang ada akan hilang seperti nilai yang baik hanya didapat bagi peserta didik yang mampu mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News