KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban hak guna usaha (HGU) milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban tersebut mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, hingga penghentian perpanjangan hak atas lahan perusahaan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri setelah dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang HGU.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Pemerintah Setujui Tambahan Kuota Pertalite 2026, Anggaran Masih Tersedia

Ia menyebut, pemegang saham sejumlah perusahaan tersebut juga berasal dari dalam negeri. Namun, Nusron belum bersedia mengungkap identitas investor domestik yang dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok. Pertama, pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan, yakni PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare.

Kemudian, PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan luas HGU 11.558,11 hektare. Sementara PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memiliki dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare yang juga direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya.

ATR/BPN mempertimbangkan sejumlah faktor dalam pencabutan tersebut, antara lain, luas lahan terbakar yang melebihi 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kedua, pemerintah tidak akan memperpanjang maupun memperbarui HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas lahan perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020.

Ketiga, ATR/BPN tidak akan memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Selain tidak menerbitkan HGU, ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.

Baca Juga: Pilih Prabowo, Menteri & Wamen Tinggalkan PSI, Penyelamatan Diri / Tuntutan Kerja?

Keempat, pemerintah akan mencabut sebagian HGU milik PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas lahan 1.510,2639 hektare. Keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak mencapai 50% serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Adapun kelima mencakup tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman sebelum pemerintah menentukan pencabutan HGU secara sebagian atau keseluruhan. Ketiganya yakni PT STP, PT API, dan PT JMS.

Pendalaman dilakukan terhadap sejumlah bidang HGU milik ketiga perusahaan tersebut, masing-masing seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare atas nama PT STP; 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta 4.928,70 hektare dan 521,87 hektare atas nama PT JMS.

Nusron menegaskan, penertiban HGU tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Selain itu, ATR/BPN juga menggunakan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Saat ini, hasil evaluasi dan rekomendasi penertiban tersebut telah disampaikan untuk memasuki tahap penyusunan surat keputusan (SK). Pemerintah menyatakan akan segera mengumumkan keputusan administratif terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News