KONTAN.CO.ID – MAKKAH. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia bertindak cepat mengatasi temuan selisih kapasitas tenda jemaah haji di Arafah pada Kamis (21/5/2026). Pengecekan langsung ini dipimpin oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf bersama jajaran Amirul Hajj guna mewujudkan visi Tri Sukses Haji, khususnya dalam aspek Sukses Ritual. Rombongan menteri bahkan langsung menguji kenyamanan kasur di dalam tenda dengan merebahkan diri secara bersamaan guna memastikan kelayakannya bagi jemaah.
“Ini salah satu temuan dan saya khawatir ada temuan-temuan lain yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi satu per satu kita selesaikan,” tegas Gus Irfan, di Arafah, Kamis (22/5/2026). Selisih kapasitas tersebut ditemukan setelah tim membandingkan data tertulis dengan ketersediaan ruang fisik di lapangan yang dinilai sangat krusial bagi jemaah kategori haji ramah lansia dan disabilitas. Berdasarkan pengecekan manual, sebuah tenda yang diklaim berkapasitas 360 orang ternyata hanya mampu menampung 332 jemaah, sehingga terdapat kekurangan 28 ruang istirahat. Langkah mitigasi langsung diambil Kemenhaj dengan berkoordinasi bersama pihak Syarikah untuk mendatangkan tenda cadangan secepat mungkin agar seluruh jemaah mendapat tempat yang layak. "Mudah-mudahan nanti dalam waktu lima hari kita bisa kejar semuanya yang kekurangan-kekurangannya," ucapnya. Selain ketersediaan fisik tenda, Kemenhaj juga menindak tegas praktik pengkavelingan sepihak oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menempelkan stiker nama kelompoknya di area tenda Arafah. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak langsung turun tangan mencopot kertas bertuliskan nama sebuah KBIHU yang sengaja ditempel di dinding luar tenda. Langkah proaktif ini diambil demi memastikan asas keadilan bagi seluruh jemaah tanpa terkecuali, sehingga narasi positif dan kegembiraan jemaah dalam penyelenggaraan haji tetap terjaga optimal. “Tidak ada lagi KBIH yang ikut
ngatur-ngatur tenda,
ngatur segalanya, kita yang
ngatur,” ujar Gus Irfan memberikan arahan ketat kepada jajarannya. Ketegasan sikap Kemenhaj ini juga disampaikan langsung kepada pihak Syarikah di Arab Saudi agar tidak perlu takut pada tekanan maupun intervensi oknum KBIH. Pemerintah Indonesia memegang penuh kendali atas penempatan jemaah guna memastikan pelayanan haji yang ramah perempuan dan ramah lansia berjalan sesuai rencana operasional yang adil. Jika masih ada KBIH yang terbukti membandel dan merugikan hak ruang istirahat jemaah lain, Kemenhaj tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif terberat. “Kalau KBIH tidak bisa kita atur, ya kita nggak akan teruskan izinnya,” tambahnya. Untuk mengawal seluruh proses perbaikan fasilitas ini, Menhaj telah menginstruksikan pejabat terkait untuk berjaga di kawasan Arafah secara intensif hingga seluruh masalah tuntas.
Pengecekan data jemaah dan pemetaan lokasi juga terus dipantau secara digital melalui layar monitor posko operasional untuk menghindari salah perhitungan. Kehadiran petugas Kemenhaj yang terus siaga di lapangan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan gembira bagi para tamu Allah menjelang puncak ibadah wukuf. "Masalah tadi ini kita minta Pak Yan kita tinggal di sini untuk menyelesaikan apa yang kita harapkan, termasuk kita perlu tenda tambahan," pungkas Gus Irfan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 